21.425 Rekomendasi BPK, Termasuk ke Sri Mulyani Soal Jiwasraya dan Asabri
Rabu, 11 November 2020 - 17:26 WIB
loading...
A
A
A
Ditambah serta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.
(Baca Juga: Penjelasan BPK Atas Pernyataan Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro )
BPK juga merekomendasikan Menteri Keuangan (Menkeu) agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.
Ditambah serta meminta Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk permasalahan terkait dengan dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang belum dipertanggungjawabkan.
"Dalam IHPS I Tahun 2020, dijelaskan bahwa sejak 2005 sampai dengan 30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp259,38 triliun," katanya.
(Baca Juga: Penjelasan BPK Atas Pernyataan Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro )
BPK juga merekomendasikan Menteri Keuangan (Menkeu) agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.
Ditambah serta meminta Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk permasalahan terkait dengan dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang belum dipertanggungjawabkan.
"Dalam IHPS I Tahun 2020, dijelaskan bahwa sejak 2005 sampai dengan 30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp259,38 triliun," katanya.
(akr)
Lihat Juga :
