Ini Rekomendasi Bank Dunia untuk Ketahanan Pangan Indonesia

JAKARTA - Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doom menyebutkan bahwa ada tiga hal yang direkomendasikan Bank Dunia untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan memodernisasi sistem pertanian pangan di Indonesia.

“Pertama, pendekatan ketahanan pangan perlu diperluas untuk menjawab kebutuhan Indonesia dan mewujudkan visi ketahanan pangan komprehensif yang tertuang dalam Undang-Undang Pangan,” kata Ralph dalam video virtual, Kamis (17/12/2020).

(Baca juga:Pasar Domestik Jadi Penguat Ketahanan Pangan)

Kedua, tujuan kebijakan perlu disesuaikan, instrumen kebijakan disesuaikan dan ruang lingkup kebijakan didefinisikan ulang. Ketiga, pengeluaran publik perlu dialokasikan kembali untuk mendapatkan dampak yang lebih besar dan produktif. Untuk menerapkan strategi ketahanan pangan yang lebih luas ini, kata Ralph, tujuan kebijakan perlu disesuaikan untuk meningkatkan beberapa hal.

Produktivitas, kata dia, harus bergeser dari fokus eksklusif pada peningkatan hasil ke peningkatan produktivitas tanaman dan ternak. Untuk diversifikasi, perlu transisi dari fokus pada tanaman pilihan ke arah budaya pertanian yang beragam yang menguntungkan semua petani.

(Baca juga:Ketahanan Pangan Terjaga Petani Sejahtera)

Sementara itu, untuk daya saing, harus beralih dari melindungi pasar domestik dengan pembatasan impor menjadi mendukung peningkatan daya saing pertanian, dan membuka pasar ekspor yang luas bagi produsen dalam negeri. “Kualitas belanja publik dalam sistem agrifood perlu ditingkatkan,” tambah Ralph.

Bank Dunia menyarankan agar subsidi pupuk dalam jumlah besar dikurangi secara bertahap. Sebaliknya, ini dapat diterapkan kembali untuk memperkuat layanan teknis dan peraturan yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengelola risiko terkait produksi, mengurangi jejak lingkungan pertanian, dan mempromosikan diversifikasi pertanian yang didorong oleh permintaan.

(Baca juga:Kerjasama Petani dan BUMN Perlu Diimplementasikan untuk Mempercepat Ketahanan Pangan)

“Lalu, lebih banyak sumber daya dapat dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan posisi pemasaran petani, mengurangi kerugian pascapanen, dan mengurangi bahaya keamanan pangan,” ungkapnya.

Ralph menyebutkan diperlukan lebih banyak investasi dalam manajemen keamanan pangan dan tindakan lain untuk perlindungan konsumen.“Terakhir, direkomendasikan untuk menyeimbangkan kembali pengeluaran irigasi dari investasi pada infrastruktur baru untuk memastikan operasi dan pemeliharaan yang memadai serta investasi di pertanian untuk meningkatkan produktivitas sistem irigasi,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pengembangan sistem pertanian pangan untuk memajukan pertumbuhan inklusif.“Modernisasi pertanian lebih lanjut dapat mendorong pertumbuhan, pendapatan pertanian, pekerjaan, ekspor, dan kelestarian lingkungan sambil memberikan lebih banyak pilihan, nilai, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen dengan harga yang lebih stabil dan kompetitif,” pungkas Ralph.