Duh, Duit Sebanyak Rp247 Triliun Masih Nganggur di Daerah
Senin, 21 Desember 2020 - 18:23 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan hingga 10 Desember ada kenaikan penyerapan anggaran APBD oleh pemerintah daerah. Dengan dorongan efek akhir tahun tercatat hingga 10 Desember 2020 sudah lebih dari 80% anggaran APBD yang digunakan sebelum batas akhir penggunaannya untuk tahun 2020. Namun masih ada hampir Rp247 triliun anggaran APBD yang masih tersimpan. ( Baca juga:Dana BOS Belum Disahkan Salah Satu Biang Kerok Realisasi APBD Masih Rendah )
"Ada ironi karena satu sisi ada anggaran yang tidak terpakai sedangkan ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) . Kami selalu memantau penyerapan APBD karena bila tidak dibelanjakan stagnasi perekonomian akan terus terjadi di masyarakat. Sekarang tinggal 10 hari lagi batas umur anggaran tahun ini," ujar Kastorius dalam webinar 'Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)', Senin (21/12/2020).
Kemudian dia membuka data penanganan dampak ekonomi di NTB yang masih sangat rendah antara anggaran dan realisasi atau hanya 37%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp270 miliar sementara realisasi hanya Rp101 miliar hingga 10 Desember ini.
Kemampuan pemda berbelanja bidang kesehatan masih rendah, 58% dari alokasi Rp522 miliar. Bahkan, beberapa kabupaten sangat parah penyerapannya, seperti Sumbawa Barat dalam realisasi untuk stimulus ekonominya memiliki alokasi Rp24 miliar tapi belum dibelanjakan sama sekali hingga 10 Desember 2020.
"Padahal di sana tentu saja membutuhkan dana stimulus agar muncul pergerakan ekonomi. Mungkin ini masalah kelembagaan atau bisa saja mereka tidak tahu ada kemudahan prosedur dari pemerintah," cetusnya.
Beralih ke Nusa Tenggara Timur, dia juga mengeluhkan pencapaian yang relatif sama. Dalam belanja bidang kesehatan pencapaiannya masih 58%. Kemudian belanja penanganan dampak ekonomi masih sebesar 37,39% dan ini juga disebabkan beberapa kabupaten yang tercatat tidak menggunakan anggaran untuk stimulus sama sekali.
"Ada ironi karena satu sisi ada anggaran yang tidak terpakai sedangkan ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) . Kami selalu memantau penyerapan APBD karena bila tidak dibelanjakan stagnasi perekonomian akan terus terjadi di masyarakat. Sekarang tinggal 10 hari lagi batas umur anggaran tahun ini," ujar Kastorius dalam webinar 'Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)', Senin (21/12/2020).
Kemudian dia membuka data penanganan dampak ekonomi di NTB yang masih sangat rendah antara anggaran dan realisasi atau hanya 37%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp270 miliar sementara realisasi hanya Rp101 miliar hingga 10 Desember ini.
Kemampuan pemda berbelanja bidang kesehatan masih rendah, 58% dari alokasi Rp522 miliar. Bahkan, beberapa kabupaten sangat parah penyerapannya, seperti Sumbawa Barat dalam realisasi untuk stimulus ekonominya memiliki alokasi Rp24 miliar tapi belum dibelanjakan sama sekali hingga 10 Desember 2020.
"Padahal di sana tentu saja membutuhkan dana stimulus agar muncul pergerakan ekonomi. Mungkin ini masalah kelembagaan atau bisa saja mereka tidak tahu ada kemudahan prosedur dari pemerintah," cetusnya.
Beralih ke Nusa Tenggara Timur, dia juga mengeluhkan pencapaian yang relatif sama. Dalam belanja bidang kesehatan pencapaiannya masih 58%. Kemudian belanja penanganan dampak ekonomi masih sebesar 37,39% dan ini juga disebabkan beberapa kabupaten yang tercatat tidak menggunakan anggaran untuk stimulus sama sekali.
Lihat Juga :
