Waktu 3,5 Tahun untuk Vaksinasi Terlalu Lama, Anggota DPR: Kita Mau 12 Bulan Tuntas

Minggu, 03 Januari 2021 - 15:01 WIB
loading...
Waktu 3,5 Tahun untuk...
Ilustrasi vaksinasi. Foto/Reuters
A A A
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut butuh waktu 3,5 tahun untuk menyuntikkan vaksin Covid-19 ke penduduk Indonesia. Budi juga menyebut, untuk mencapai herd immunity, pemerintah telah telah menyiapkan sebanyak 426 juta dosis vaksin Covid-19 untuk 181 juta penduduk Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad berpendapat bahwa waktu 3,5 tahun untuk menyuntikkan vaksin Covid-19 ke penduduk Indonesia merupakan waktu yang cukup lama.

Sehingga, jika menunggu kebangkitan ekonomi pasca selesainya semua vaksin maka bisa dipastikan kebangkitan ekonomi belum memberikan tanda-tanda perbaikan signifikan.

(Baca juga: 2021 Tahun Kerbau Logam, Ramalan Ekonomi RI Amsyong: Keadaan Lebih Buruk )

"Karena itu, menurut saya, dengan waktu 3,5 tahun yang ditawarkan Menkes adalah sesuatu yang sangat perlu ditinjau kembali, kenapa kita tidak coba optimalkan 1 juta orang setiap hari yang divaksinasi misalnya. Kalau 10 bulan berarti kita bisa menjangkau lebih kurang 300.000 atau 270 juta rakyat kita sudah terjangkau semua," ujar Kamrussamad dalam diskusi virtual “Vaksin & Kebangkitan Pariwisata Indonesia”, Minggu (3/1/2021).



Politisi Partai Gerindra ini bahkan merujuk kepada negara-negara yang sebelumnya mengalami resesi di tengah pandemi Covid-19 dan saat ini telah memulai treatment vaksin Covid-19 untuk selanjutnya memasuki tahapan pemulihan ekonomi.

"Jadi, selain terus mengampanyekan protokol kesehatan, Singapura, Jepang, Korea Selatan, negara-negara ini mengalami resesi ekonomi yang sama dengan Indonesia, tetapi mereka dua langkah di depan kita sudah melakukan vaksinasi terhadap masyarakatnya," kata dia.

(Baca juga: Karena Cantik, Sabina Altynbekova Sempat Dimanfaatkan Agen Jepang )

Kamrussamad menyebut, dengan jangka waktu 3,5 tahun untuk proses vaksinasi Covid-19 perlu dievaluasi kembali. Dia mengingatkan agar vaksinasi jangan sampai dijadikan alat untuk kampanye Pilpres 2024.

"Untuk vaksin tadi perlu ditinjau 3,5 tahun itu, kenapa? Jangan sampai vaksin menjadi alat untuk kampanye politik Pilpres 2024, karena kalau liat timeline-nya 3,5 tahun itu finishnya di 2023, persis masa pendaftaran pilpres pada Agustus 2023, sehingga kita mau supaya vaksin 12 bulan sudah tuntas," ucapnya.
(ind)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Cari Bos Baru OJK, Purbaya...
Cari Bos Baru OJK, Purbaya Blak-blak Soal Beberapa Pelamar
Bangun Indonesia Sehat,...
Bangun Indonesia Sehat, Kimia Farma Diagnostika dan Pfizer Perkuat Vaksinasi Nasional
Apakah Rumah Anggota...
Apakah Rumah Anggota DPR-Menteri yang Dijarah dan Dirusak Ditanggung Pemerintah?
Harta Kekayaan Misbakhun,...
Harta Kekayaan Misbakhun, Anggota DPR yang Pergi ke Australia saat Demo Ricuh
Anggaran DPR Meroket...
Anggaran DPR Meroket Jadi Rp9,9 Triliun, Per Anggota Setiap Tahun Bisa Dapat Rp17 M
Dibayar Pajak Rakyat,...
Dibayar Pajak Rakyat, Apakah Anggota DPR Bisa Dipecat karena Minim Adab dan Etika?
Gus Falah: HUT ke-80...
Gus Falah: HUT ke-80 Bhayangkara Momentum Perkuat Kedekatan Polri dengan Rakyat
PKS Targetkan 2 Kali...
PKS Targetkan 2 Kali Lipat Legislator Muda di Senayan pada 2029
47 Pejabat Ditangkap...
47 Pejabat Ditangkap karena Korupsi, Termasuk Anggota DPR
Rekomendasi
Rekomendasi Judul Microdrama...
Rekomendasi Judul Microdrama China di V+Short, Ceritanya Singkat tapi Bikin Nagih
Dari Rasa Penasaran...
Dari Rasa Penasaran Menjadi Inspirasi, Inilah Kisah Hery Lain Sisi
Wali Kota Agustina Dorong...
Wali Kota Agustina Dorong Gerakan Nasional Penyelamatan Heritage Kota Maritim
Berita Terkini
B50 Dimulai 1 Juli,...
B50 Dimulai 1 Juli, Mampukah Jadi Solusi Ketahanan Energi Tanpa Mengorbankan Petani Sawit?
Nobu Bank Hadirkan Soundbox...
Nobu Bank Hadirkan Soundbox QRIS Gratis dan MDR 0% bagi Pedagang Pasar Sukawati
Pajak JHT Diminta Hapus,...
Pajak JHT Diminta Hapus, Begini Tanggapan Resmi DJP
PLN EPI Bangun Ekosistem...
PLN EPI Bangun Ekosistem Bioenergi Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Prudential Indonesia...
Prudential Indonesia Tegaskan Komitmen Tata Kelola Guna Jaga Kepercayaan Nasabah
Tata Kelola RKAB Perlu...
Tata Kelola RKAB Perlu Dibenahi demi Menjaga Pasokan Batu Bara
Infografis
Berusia 25 Tahun, Maxwell...
Berusia 25 Tahun, Maxwell Frost jadi Anggota DPR Termuda AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved