Lelang Proyek Infrastruktur Dikebut, Menteri Basuki: Jangan Ceroboh!
Selasa, 12 Januari 2021 - 14:50 WIB
loading...
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan agar percepatan lelang proyek infrastruktur tetap disertai dengan kehati-hatian. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2021 sejak Oktober 2020. Terdapat 5.408 paket pekerjaan infrastruktur dengan total pagu pengadaan senilai Rp107,6 triliun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status status 10 Januari 2021.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Menurut Menteri Basuki belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional di samping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat pandemi Covid-19.
(Baca Juga: Program Infrastruktur Kerakyatan PUPR Diharap Serap 777.206 Tenaga Kerja)
"Progress belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada tahun 2020 sebesar 94% masuk dalam kategori lima besar menurut Kementerian Keuangan. Untuk itu saya harapkan pada TA 2021 semua proses lelang harus bisa diselesaikan pada bulan Maret atau April 2021, dengan lebih cepat dan tertib. Jangan lambat, tetapi jangan juga cepat namun ceroboh,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Ditambahkan Menteri Basuki, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi yang bertugas melakukan lelang paket pekerjaan konstruksi harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Menurut Menteri Basuki belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional di samping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat pandemi Covid-19.
(Baca Juga: Program Infrastruktur Kerakyatan PUPR Diharap Serap 777.206 Tenaga Kerja)
"Progress belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada tahun 2020 sebesar 94% masuk dalam kategori lima besar menurut Kementerian Keuangan. Untuk itu saya harapkan pada TA 2021 semua proses lelang harus bisa diselesaikan pada bulan Maret atau April 2021, dengan lebih cepat dan tertib. Jangan lambat, tetapi jangan juga cepat namun ceroboh,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Ditambahkan Menteri Basuki, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi yang bertugas melakukan lelang paket pekerjaan konstruksi harus mampu menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur PUPR.
Lihat Juga :
