Komisi IV Ancam Mentan Jika Ngotot dengan Program Desa Sapi

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tetap memutuskan menjalankan program 1.000 Desa Sapi. Meskipun program itu tidak disetujui Komisi IV DPR saat rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu.

Dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) pada Senin (25/1/2021), Ketua Komisi IV Sudin mengutarakan, bila usulan anggota komisi tidak indahkan oleh pihak Kementan, maka ada kemungkinan anggota komisi memutuskan untuk menunda rapat-rapat penting selanjutnya. ( Baca juga:Ekspor Sarang Burung Walet Tembus Rp28.9 Triliun, Mentan: Anugerah Tuhan untuk Kita )

Bahkan, dia mengingatkan kepada Syahrul Yasin Limpo untuk tidak mengikuti jejak yang pernah dilakukan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebelumnya. Saat itu, DPR memutuskan untuk menunda rapat bersama akibat usulan DPR tidak dipatuhi KKP.

"Kami sudah memutuskan di sini (ruang sidang) tidak menyetujui, tetapi hal ini tetap berjalan. Jadi kalau kita sebagai mitra, tidak saling mendengar, tidak saling tukar pendapat, tidak sepaham, jangan sama-sampai seperti kemarin. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Komisi IV, kami bukan hanya menskor rapat dengar pendapat dengan KKP, tapi menunda," ujar Sudin, Senin (25/1/2021).

Dia menilai, program 1.000 Desa Sapi bukanlah program pengembangan, melainkan hanya memindahkan sapi dari satu daerah ke daerah lainnya.

"Coba ambil terobosan pengembangan, impor sapi betina produktif, karena kalau saya tanya pengusaha tidak bakal mau. Beli sapi 350 kilogram dari Australia sampai Indonesia Rp11 juta, kalau mengembangkan dari sapi bunting sampai beranak mencapai Rp15 juta biaya produksinya," kata dia.

Kementerian Pertanian memang melakukan pengembangan sapi dengan menggenjot program 1.000 Desa Sapi di sejumlah wilayah di Indonesia. Langkah ini untuk mengurangi impor daging sapi setiap tahun.

Syahrul Limpo menyebut, pemerintah siap memajukan peternakan untuk mewujudkan target swasembada daging. Dengan begitu, kebutuhan daging di dalam negeri dapat dipenuhi tanpa perlu mendatangkan dari negara lain.

Secara khusus, dia menilai potensi wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu lokomotif budi daya sapi Indonesia. Di wilayah ini, peternakan perlu diperkuat untuk menyuplai kebutuhan daging nasional.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan untuk memproduksi pangan sendiri. Saat ini, Indonesia masih mengimpor 280.000 ton daging sapi per tahun, setara 1,2 juta ekor.

"Kita siapkan program 1.000 desa sapi, 1 desanya 200 ekor sapi. Kita kembangkan sapi limosin dan brahman, tak terkecuali sapi lokal juga," katanya. ( Baca juga:Copot Ratusan Aplikasi Ini atau Ponsel Anda akan Dihujani Iklan )

Kementan telah merumuskan program panen pedet yang merupakan hasil Inseminasi Buatan (IB) program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) dalam rangka percepatan swasembada daging sehingga Indonesia ke depan dapat mandiri daging sapi.

"Untuk itu, sapi di NTB akan kita kembangkan lebih kuat ke depan. Kita punya konsepsi memajukan sapi di seluruh Indonesia, yakni program 1.000 desa sapi, salah satunya desa di NTB ini menjadi lokomotifnya," tuturnya.