DPR Minta Jamkrindo dan Askrindo Dukung Keberlangsungan Usaha UMKM

JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) diharapkan mampu menjadi penopang sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar tidak terus terpuruk. Sebab UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

“Sektor UMKM merupakan prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional yang terhantam dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu akses mereka terhadap kredit perbankan harus lebih mudah di mana Jamkrindo dan Askrindo mempunyai peran penting di sana,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/1/2021).

(Baca juga:Meski Pandemi, Kinerja Jamkrindo Syariah Tetap Moncer)

Dia mengatakan telah mendapatkan laporan kinerja dua perusahaan asuransi pelat merah tersebut selama 2020 pada rapat dengar pendapat Komisi XI dengan PT Jamkrindo dan PT Askrindo, Kamis (28/1/2021) lalu. Menurutnya sejauh ini kinerja dua perusahaan BUMN tersebut cukup baik, meskipun tetap harus ditingkatkan pada 2021.

Jamkrindo dan Askrindo merupakan BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan selama masa pandemi Covid-19. “Tentu mereka harus benar-benar menjalankan fungsinya sehingga perbankan tidak ragu memberi kredit kepada pelaku UMKM meskipun dalam situasi ekonomi yang kurang kondusif sebagai dampak pandemi Covid-19,” katanya.

(Baca juga:Jamkrindo Gencar Sosialisasikan Penjaminan Kredit Modal Kerja)

Fathan mengungkapkan sektor UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Saat ini setidaknya ada 64 juta UMKM di Indonesia. Sebanyak 64 juta unit usaha tersebut memberikan kontribusi terhadap serapan tenaga kerja hingga 97% dan menyumbang 60% produk domestik bruto.
“Jika melihat data tersebut tentu UMKM sangat penting untuk dijaga keberlangsungannya agar terus berputar dalam situasi sulit seperti sekarang ini,” katanya.

(Baca juga:Pimpinan Askrindo Dirombak, Produser Film Kemal Arsjad Ditunjuk Jadi Komisaris)

Politikus PKB tersebut mengatakan tidak semua unit usaha UMKM telah mendapatkan akses terhadap layanan pembiayaan formal. Menurutnya UMKM yang terhubung ke lembaga pembiayaan formal masih sekitar 60,6 juta unit usaha.

“Artinya ada sekitar 4 juta unit usaha UMKM yang belum tersentuh akses modal di perbankan. Dan ini membutuhkan peran lebih dari Jamkrindo maupun Askrindo sehingga satu sisi menjamin UMKM terdampak pandemi agar tetap bisa mengakses modal perbankan di sisi lain juga memberikan kesempatan bagi UMKM yang belum tersentuh layanan kredit bisa segera mendapatkan bantuan modal kerja,” katanya.