Pemerintah Diminta Hapus Anggaran Boros di PEN dan Tambah Dana Bansos
Senin, 08 Februari 2021 - 10:05 WIB
loading...
foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah harus meningkatkan efektifitas stimulus fiskal dengan memperbaiki data sasaran penerima dan perbaikan mekanisme pengalokasiannya. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, langkah untuk itu misalnya perubahan nilai alokasi anggaran dan menghapus kegiatan-kegiatan program PEN yang “boros” dan tidak efektif. ( Baca juga:Heboh Hotel Dijual Online, PHRI: Hanya yang Kecil-kecil )
"Hingga menempatkan skala prioritas dalam menjaga konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman tetap terjaga dengan baik," kata Tauhid Ahmad di Jakarta, Senin (8/2/2021).
Lanjutnya, alokasi anggaran PEN tahun 2021 yang diperkirakan Rp619 triliun perlu dikaji ulang mengingat dengan skenario yang sama dengan tahun lalu tampaknya akan bernasib sama.
"Anggaran K/L dan pemda yang sebesar Rp141 triliun dengan kenaikan lebih dari 100% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp66,59 triliun perlu dialokasikan untuk menambal bansos bagi kelompok masyarakat terbawah," katanya. ( Baca juga:Terendam Banjir 2 Meter, Warga Kampung Melayu Belum Dapat Bantuan Logistik )
Pemerintah harus dapat memastikan bahwa ketersediaan vaksin benar-benar dapat disediakan dalam kurun waktu tahun 2021 ini. "Jika terlambat maka hanya akan mimpi bahwa pemulihan ekonomi benar-benar terjadi. Untuk itu, perlu upaya yang cukup serius dalam pengadaan vaksin dalam kurun waktu relatif cepat," tandasnya.
"Hingga menempatkan skala prioritas dalam menjaga konsumsi masyarakat untuk makanan dan minuman tetap terjaga dengan baik," kata Tauhid Ahmad di Jakarta, Senin (8/2/2021).
Lanjutnya, alokasi anggaran PEN tahun 2021 yang diperkirakan Rp619 triliun perlu dikaji ulang mengingat dengan skenario yang sama dengan tahun lalu tampaknya akan bernasib sama.
"Anggaran K/L dan pemda yang sebesar Rp141 triliun dengan kenaikan lebih dari 100% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp66,59 triliun perlu dialokasikan untuk menambal bansos bagi kelompok masyarakat terbawah," katanya. ( Baca juga:Terendam Banjir 2 Meter, Warga Kampung Melayu Belum Dapat Bantuan Logistik )
Pemerintah harus dapat memastikan bahwa ketersediaan vaksin benar-benar dapat disediakan dalam kurun waktu tahun 2021 ini. "Jika terlambat maka hanya akan mimpi bahwa pemulihan ekonomi benar-benar terjadi. Untuk itu, perlu upaya yang cukup serius dalam pengadaan vaksin dalam kurun waktu relatif cepat," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
