Butuh Rp780 Triliun Tuntaskan Backlog Perumahan, Duitnya Dari Mana?
Rabu, 10 Februari 2021 - 00:37 WIB
loading...
Pemerintah menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp780 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada tahun 2024. Saat ini, angka backlog diperkirakan masih 11,4 juta.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Buka-bukaan Kegagalan Program Sejuta Rumah Capai Target
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp780 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan swasta.
Oleh karena itu lanjut Ma'ruf, untuk mewujudkan target tersebut pemerintah tidak bisa menjalankannya sendiri. Butuh pemangku kepentingan lainya di sektor properti termasuk dari asosiasi.
"Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah tentunya tidak bisa menjalankannya sendiri. Dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam APERSI," ujarnya dalam acara Munas APERSI secara virtual.
Menurut Ma'ruf, permasalahan backlog atau kebutuhan rumah ini perlu segera diselesaikan. Karena, angka backlog bisa bertambah setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Buka-bukaan Kegagalan Program Sejuta Rumah Capai Target
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp780 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan swasta.
Oleh karena itu lanjut Ma'ruf, untuk mewujudkan target tersebut pemerintah tidak bisa menjalankannya sendiri. Butuh pemangku kepentingan lainya di sektor properti termasuk dari asosiasi.
"Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah tentunya tidak bisa menjalankannya sendiri. Dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam APERSI," ujarnya dalam acara Munas APERSI secara virtual.
Menurut Ma'ruf, permasalahan backlog atau kebutuhan rumah ini perlu segera diselesaikan. Karena, angka backlog bisa bertambah setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia.
Lihat Juga :
