Hati-hati Pak Jokowi, Ekonomi RI Bisa Meroket ke Bawah Lagi

Kamis, 11 Februari 2021 - 12:51 WIB
loading...
Hati-hati Pak Jokowi,...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani, menyoroti serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2020 yang mengakibatkan perekonomian Indonesia minus 5 persen. Hal ini disebabkan karena proses pencairan dana PEN butuh waktu yang cukup lama.

"Proses untuk memasukkan dalam departemen sampai dibelanjakan itu butuh sekitar 2 – 3 bulan. Maka memang terjadi perlambatan pada Triwulan II pada saat itu. Di mana Indonesia minus sampai 5 persen karena memang tidak cepat anggaran disetujui," ungkap Aviliani di acara Market Review IDX Channel, Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Asa Pemulihan Ekonomi 2021

Aviliani mengatakan, seharusnya proses pencairan dana PEN pemerintah tidak tidak biasa saja jika ingin penyerapan anggaran tepat waktu dan perekonomian bisa tumbuh lebih baik. "Maksudnya bisa saja tidak melalui departemen tapi ada badan yang bisa mengeluarkan dana PEN itu. Sehingga akan ada percepatan dibandingkan tahun lalu. Makanya kan sampai Desember tahun lalu pengeluarannya tidak sampai 100%," katanya.

Menurutnya, pola yang sama dalam pencairan dana PEN akan terjadi di tahun 2021. Oleh karena itu, dikhawatirkan pertumbuhan perekonomian Indonesia masih negatif pada Triwulan I dan baru membaik di Twriwulan II atau III. Dalam kondisi pandemi saat ini, diharapkan anggaran pemerintah atau APBN menjadi penggerak ekonomi dan bukan berharap pada swasta.

Baca Juga: Erick Thohir: Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Amerika

"Tidak ada pola yang berubah di 2021 dalam pengeluaran PEN. Jadi akan tetap sama, bahkan anggarannya pun hampir mirip dengan 2020. Tetapi dengan metodenya harus melalui departemen itu masih terjadi. Jadi yang saya khawatirkan kalau itu masuk dulu di DIPA kemudian baru belanja Triwulan I, bisa-bisa masih negatif pertumbuhannya," sambung dia.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
INDEF: Pemerintah Perlu...
INDEF: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
Panaskan Mesin Ekonomi,...
Panaskan Mesin Ekonomi, Purbaya Tawarkan Bunga Kredit 4% untuk UKM Eksportir
BPS Canangkan Sensus...
BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur: Perkuat Kompas Pembangunan Daerah
Beban Berat Kelas Menengah...
Beban Berat Kelas Menengah di Tengah Kenaikan Pertamax jadi Rp16.250/Liter
Purbaya Targetkan Ekonomi...
Purbaya Targetkan Ekonomi Indonesia Tumbuh 6,5% di 2027
Masyarakat Diminta Tak...
Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data
Medan Tuan Rumah Rakernas...
Medan Tuan Rumah Rakernas Apeksi 2026, Momentum Rebranding Citra Kota
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Wali Kota Tangsel Dorong...
Wali Kota Tangsel Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Penggerak UMKM-Ekonomi Kerakyatan
Rekomendasi
Kapolri Naikkan Pangkat...
Kapolri Naikkan Pangkat 4 Pati Polri Jadi Komjen, Ini Daftar Lengkapnya
Tren Komentar Spam Judi...
Tren Komentar Spam Judi Online Naik 128 Persen, Kini Pakai Sistem Bot Otomatis
Polda Metro Bakal Limpahkan...
Polda Metro Bakal Limpahkan Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadillah ke Kejati DKI
Berita Terkini
IHSG Hari Ini Terjun...
IHSG Hari Ini Terjun Bebas 3,05% ke Level 5.643, Transaksi Cetak Rp15 Triliun
Cetak Pemimpin Masa...
Cetak Pemimpin Masa Depan, Pegadaian Kirim Talenta Terbaik Kuliah S2 ke Luar Negeri
Rupiah Hari Ini Terkapar...
Rupiah Hari Ini Terkapar ke Rp17.907 per Dolar AS, Analis Ungkap Sebabnya
MNC Sekuritas Bekali...
MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa FEB UNIS Tangerang dengan Edukasi Investasi Syariah dan Pelindungan Konsumen
Fenomena Baru Investasi:...
Fenomena Baru Investasi: Tokenisasi Aset Buka Akses ke Saham AS, Minat Investor RI Melonjak
Pascaramai Diprotes,...
Pascaramai Diprotes, Menkeu Purbaya Klaim 95,45% Pencairan JHT Bebas Pajak
Infografis
Ukraina Bisa Miliki...
Ukraina Bisa Miliki Senjata Nuklir dalam Beberapa Bulan ke Depan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved