Menko Airlangga Beri Relaksasi PPnBM, Survei: Publik Sambut Positif!
Senin, 22 Februari 2021 - 05:18 WIB
loading...
A
A
A
"Sebanyak 72% konsumen menyambut positif terhadap kebijakan ini, buktinya sentimen positif lebih dari 50%," kata Big Data Expert, Continuum Data Indonesia, Omar Abdillah.
Dalam Diskusi Online INDEF bertajuk "Apa Kata Konsumen tentang Gratis Pajak Mobil Baru?" di Jakarta, Minggu (21/2/2021), Omar juga menyebut jika hasil survei menunjukkan 63% responden menilai kebijakan ini sangat positif. Setidaknya kebijakan itu telah membuat harga mobil baru jenis tertentu menjadi murah.
Baca juga: Awal Relaksasi PPnBM Jadi Momen Cerdas Berburu Mobil Bekas
Hasil survei juga menyatakan 33% responden menilai bahwa kebijakan itu akan mendongkrak industri otomotif dan lapangan pekerjaan. Hanya sebesar 4% responden yang menilai kebijakan tersebut dianggap memberikan insentif kepada masyarakat menengah ke atas.
Memang ada pula yang menolak atau tidak setuju dengan kebijakan terbaru dari pemerintah itu. Ada pula responden yang menilai kebijakan ini berisiko terhadap pendapatan pajak.
Ada pula responden yang menganggap kebijakan ini bisa menambah kemacetan dan berisiko terhadap adanya kerusakan lingkungan, karena polusi bertambah. Tak sedikit juga mereka menilai kebijakan ini elitis dan diskriminasi.
Dalam Diskusi Online INDEF bertajuk "Apa Kata Konsumen tentang Gratis Pajak Mobil Baru?" di Jakarta, Minggu (21/2/2021), Omar juga menyebut jika hasil survei menunjukkan 63% responden menilai kebijakan ini sangat positif. Setidaknya kebijakan itu telah membuat harga mobil baru jenis tertentu menjadi murah.
Baca juga: Awal Relaksasi PPnBM Jadi Momen Cerdas Berburu Mobil Bekas
Hasil survei juga menyatakan 33% responden menilai bahwa kebijakan itu akan mendongkrak industri otomotif dan lapangan pekerjaan. Hanya sebesar 4% responden yang menilai kebijakan tersebut dianggap memberikan insentif kepada masyarakat menengah ke atas.
Memang ada pula yang menolak atau tidak setuju dengan kebijakan terbaru dari pemerintah itu. Ada pula responden yang menilai kebijakan ini berisiko terhadap pendapatan pajak.
Ada pula responden yang menganggap kebijakan ini bisa menambah kemacetan dan berisiko terhadap adanya kerusakan lingkungan, karena polusi bertambah. Tak sedikit juga mereka menilai kebijakan ini elitis dan diskriminasi.
Lihat Juga :
