BUMD Punya Peran Penting dalam Pengembangan Ekonomi Daerah
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah . Airlangga menyebut, pulihnya perekonomian daerah akan menjadi fondasi untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Ekonomi daerah merupakan motor utama pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan ekonomi daerah, sehingga Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,3% di tahun 2021,” tutur Airlangga saat memberikan keynote speech dalam Indonesia Best BUMD Awards 2021 “Region, The Front Line of Indonesia’s Economic Recovery”. ( Baca juga:Golkar Gelar Rapimnas, Airlangga Akan Beri Penyataan Politik )
Ia menjelaskan, ekonomi daerah wilayah Jawa dan Sumatra telah menjadi kontributor utama ekonomi nasional, meskipun masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar -2,6% (Pulau Jawa) dan -2,21% untuk Sumatra.
Dikatakan, perbaikan ekonomi di Jawa didorong oleh aktivitas ekonomi. Perekonomian di Sumatra dan Kalimantan didorong oleh perbaikan dari komoditas sawit maupun karet. Sementara, wilayah Maluku dan Papua berhasil tumbuh positif 2,89% karena didorong oleh hilirisasi sektor mineral.
Airlangga menekankan, sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan, pemerintah akan terus mendorong peran BUMD sebagai penyedia manfaat umum bagi masyarakat. Dukungan tersebut diberikan karena program daerah yang melibatkan BUMD atau yang dikerjasamakan dengan BUMD telah berjalan dengan baik.
“Tentu keberlanjutannya (pelibatan BUMD) menjadi penting. Untuk itu pemerintah mendorong skema kerja sama daerah dengan BUMD, menjadi salah satu program prioritas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” tandas Airlangga.
Di kesempatan yang sama, mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menilai ada yang menarik dari BUMD, salah satunya dari sisi pertumbuhannya.
“BUMD pada tahun 2019 tercatat seluruhnya mencapai 1.097 unit. Sekarang sudah hampir 1.200 BUMD. Artinya pemerintah daerah menyadari instrumen terbaik dalam mengembangkan ekonomi daerah,” ucapnya. ( Baca juga:Membaca Pernyataan Jokowi Soal Benci Produk Asing Lewat Kacamata Kemenperin )
Saat masih menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, lanjut Fadel, ia pun mendirikan beberapa BUMD untuk menangani perbaikan sektor-sektor di daerahnya, seperti pertanian, investasi, dan sebagainya.
“Tentunya ini (membentuk BUMD) menjadi pilihan utama bagi kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” singkat Fadel.
“Ekonomi daerah merupakan motor utama pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan ekonomi daerah, sehingga Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,3% di tahun 2021,” tutur Airlangga saat memberikan keynote speech dalam Indonesia Best BUMD Awards 2021 “Region, The Front Line of Indonesia’s Economic Recovery”. ( Baca juga:Golkar Gelar Rapimnas, Airlangga Akan Beri Penyataan Politik )
Ia menjelaskan, ekonomi daerah wilayah Jawa dan Sumatra telah menjadi kontributor utama ekonomi nasional, meskipun masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar -2,6% (Pulau Jawa) dan -2,21% untuk Sumatra.
Dikatakan, perbaikan ekonomi di Jawa didorong oleh aktivitas ekonomi. Perekonomian di Sumatra dan Kalimantan didorong oleh perbaikan dari komoditas sawit maupun karet. Sementara, wilayah Maluku dan Papua berhasil tumbuh positif 2,89% karena didorong oleh hilirisasi sektor mineral.
Airlangga menekankan, sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan, pemerintah akan terus mendorong peran BUMD sebagai penyedia manfaat umum bagi masyarakat. Dukungan tersebut diberikan karena program daerah yang melibatkan BUMD atau yang dikerjasamakan dengan BUMD telah berjalan dengan baik.
“Tentu keberlanjutannya (pelibatan BUMD) menjadi penting. Untuk itu pemerintah mendorong skema kerja sama daerah dengan BUMD, menjadi salah satu program prioritas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” tandas Airlangga.
Di kesempatan yang sama, mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menilai ada yang menarik dari BUMD, salah satunya dari sisi pertumbuhannya.
“BUMD pada tahun 2019 tercatat seluruhnya mencapai 1.097 unit. Sekarang sudah hampir 1.200 BUMD. Artinya pemerintah daerah menyadari instrumen terbaik dalam mengembangkan ekonomi daerah,” ucapnya. ( Baca juga:Membaca Pernyataan Jokowi Soal Benci Produk Asing Lewat Kacamata Kemenperin )
Saat masih menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, lanjut Fadel, ia pun mendirikan beberapa BUMD untuk menangani perbaikan sektor-sektor di daerahnya, seperti pertanian, investasi, dan sebagainya.
“Tentunya ini (membentuk BUMD) menjadi pilihan utama bagi kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” singkat Fadel.
(uka)