BPR BPRS dan Dukcapil Perkuat Digitalisasi hingga Perlindungan Data Pribadi
Sabtu, 08 Maret 2025 - 10:59 WIB
loading...
BPR BPRS anggota Perbarindo dan Dukcapil Kemendagri menandatangani PKS memperkuat digitalisasi dan perlindungan data pribadi. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - BPR BPRS anggota Perbarindo dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatanganan tersebut sebagai upaya mempercepat transformasi digital dan memperkuat perlindungan data pribadi di Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
"Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga untuk melindungi industri kita dari risiko penyalahgunaan data," ujar Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah dalam pernyataan, dikutip pada Sabtu (8/3/2025).
Baca Juga: Korsel Tuduh DeepSeek Mencuri Data Penggunanya
Dia menekankan bahwa industri BPR harus siap menghadapi perubahan preferensi nasabah yang semakin mengarah pada layanan digital. Sementara, Direktur Utama BPR DP Taspen, Iwan Soeroto, menegaskan bahwa PKS dengan Dukcapil yang di fasilitasi oleh Perbarindo akan memperkuat digitalisasi layanan di sektor BPR.
"Kerja sama ini memungkinkan BPR untuk melakukan verifikasi data nasabah secara langsung melalui sistem Dukcapil. Dengan KTP elektronik, BPR bisa melakukan autentikasi data nasabah secara real-time, memastikan keaslian data lebih cepat dan akurat, serta mencegah penyalahgunaan," jelasnya.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengajak BPR BPRS anggota Perbarindo untuk mengantisipasi tantangan ekonomi digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat,” kata Teguh.
Ia menegaskan bahwa integrasi data kependudukan dengan sistem BPR akan memberikan dampak positif bagi industri keuangan, terutama dalam hal mitigasi risiko kredit dan peningkatan akurasi data nasabah. Dukcapil berkomitmen untuk terus mendukung sektor keuangan, termasuk BPR BPRS, dalam menghadapi tantangan era digital.
"Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga untuk melindungi industri kita dari risiko penyalahgunaan data," ujar Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah dalam pernyataan, dikutip pada Sabtu (8/3/2025).
Baca Juga: Korsel Tuduh DeepSeek Mencuri Data Penggunanya
Dia menekankan bahwa industri BPR harus siap menghadapi perubahan preferensi nasabah yang semakin mengarah pada layanan digital. Sementara, Direktur Utama BPR DP Taspen, Iwan Soeroto, menegaskan bahwa PKS dengan Dukcapil yang di fasilitasi oleh Perbarindo akan memperkuat digitalisasi layanan di sektor BPR.
"Kerja sama ini memungkinkan BPR untuk melakukan verifikasi data nasabah secara langsung melalui sistem Dukcapil. Dengan KTP elektronik, BPR bisa melakukan autentikasi data nasabah secara real-time, memastikan keaslian data lebih cepat dan akurat, serta mencegah penyalahgunaan," jelasnya.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengajak BPR BPRS anggota Perbarindo untuk mengantisipasi tantangan ekonomi digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat,” kata Teguh.
Ia menegaskan bahwa integrasi data kependudukan dengan sistem BPR akan memberikan dampak positif bagi industri keuangan, terutama dalam hal mitigasi risiko kredit dan peningkatan akurasi data nasabah. Dukcapil berkomitmen untuk terus mendukung sektor keuangan, termasuk BPR BPRS, dalam menghadapi tantangan era digital.
Lihat Juga :
