Gercep, Menperin Sosialisasikan revisi PP 73 Ke Produsen Otomotif Jepang
loading...
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mensosialisasikan revisi PP 73/2019 pada produsen otomotif Jepang. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada 10-11 Maret 2021 lalu. Selama dua hari, Agus tidak hanya mendapatkan kepastian investasi dari produsen otomotif Jepang namun juga mensosialisasikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019.
"Kami diminta presiden untuk mensosialisasikan rencana pemerintah dalam revisi PP 73/2019 (tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah) tersebut," katanya dalam Market Review IDx Channel, Kamis (18/3/2021).
Ia menjelaskan dalam PP 73 itu nanti akan ada penyesuaian terhadap tarif mobil-mobil hybrid. Hal ini tentu akan mempengaruhi rencana investasi dari produsen mobil di Jepang yang sebagian akan masuk ke mobil hybrid.
"Saat awal kami jelaskan mereka (para prinsipal Jepang) merasa keberatan soal revisi tersebut. kemudian kami jelaskan latar belakang dari revisi tersebut. akhirnya mereka bisa diyakinkan dan melanjutkan rencana investasinya" terangnya.
Seperti diketahui, pada Senin (15/3) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan rencana revisi PP No 73/2019 kepada DPR. Dalam revisi beleid tersebut akan dilakukan untuk memberikan selisih yang lebih besar antara tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada mobil listrik (battery electric vehicle/BEV) dan mobil hybrid.
Sri Mulyani mengatakan amendemen beleid itu tidak akan mengubah tarif PPnBM pada BEV yang ditetapkan 0%. Namun, tarif PPnBM plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) yang sebelumnya 0% akan dinaikkan menjadi 5% agar daya saing mobil listrik lebih kuat dari mobil dengan bahan bakar tidak murni listrik.
"(PP 73/2019) ini menyebabkan para investor yang akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia merasa tidak cukup kompetitif dibandingkan yang tidak full battery. Padahal kita menujunya full battery," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.
"Kami diminta presiden untuk mensosialisasikan rencana pemerintah dalam revisi PP 73/2019 (tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah) tersebut," katanya dalam Market Review IDx Channel, Kamis (18/3/2021).
Ia menjelaskan dalam PP 73 itu nanti akan ada penyesuaian terhadap tarif mobil-mobil hybrid. Hal ini tentu akan mempengaruhi rencana investasi dari produsen mobil di Jepang yang sebagian akan masuk ke mobil hybrid.
"Saat awal kami jelaskan mereka (para prinsipal Jepang) merasa keberatan soal revisi tersebut. kemudian kami jelaskan latar belakang dari revisi tersebut. akhirnya mereka bisa diyakinkan dan melanjutkan rencana investasinya" terangnya.
Seperti diketahui, pada Senin (15/3) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan rencana revisi PP No 73/2019 kepada DPR. Dalam revisi beleid tersebut akan dilakukan untuk memberikan selisih yang lebih besar antara tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada mobil listrik (battery electric vehicle/BEV) dan mobil hybrid.
Sri Mulyani mengatakan amendemen beleid itu tidak akan mengubah tarif PPnBM pada BEV yang ditetapkan 0%. Namun, tarif PPnBM plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) yang sebelumnya 0% akan dinaikkan menjadi 5% agar daya saing mobil listrik lebih kuat dari mobil dengan bahan bakar tidak murni listrik.
"(PP 73/2019) ini menyebabkan para investor yang akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia merasa tidak cukup kompetitif dibandingkan yang tidak full battery. Padahal kita menujunya full battery," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.
(fai)
Explore More