Pelatihan Online di Kartu Prakerja Tidak Lebih Baik dari Konten Gratis Youtube
Selasa, 19 Mei 2020 - 19:05 WIB
loading...
Ada perbincangan tentang konflik kepentingan dan kelas online dalam program Kartu Prakerja yang ternyata tidak lebih baik dibandingkan konten gratis di Youtube. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja, menurut Institute For Development of Economics and Finance (Indef) ada beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan. Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, bahwa berdasarkan survei yang dilakukan terkait persepsi publik di media sosial terhadap Kartu Prakerja, terdapat 67,77% sentimen negatif dan 32,23% sentimen positif.
Data tersebut diambil dari survei terhadap 476.696 perbincangan online terkait Kartu Prakerja di media sosial dan 397.246 orang. "Ada perbincangan tentang konflik kepentingan dan kelas online yang ternyata tidak lebih baik dibandingkan konten gratis di Youtube," ujar Esther dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (19/5/2020).
(Baca Juga: 224.615 Pendaftar Kartu Prakerja Berhasil Lolos Gelombang III )
Ia mengatakan, salah satu isu krusial itu adalah metode pelatihan online yang ditawarkan oleh Kartu Prakerja. Metode pelatihan online itu hanya bisa menjangkau usia tenaga kerja yang melek teknologi.
"Sementara jika dilihat dari struktur tenaga kerja Indonesia, hampir 87% pendidikannya hanya SD, SMP, dan SMA, lalu 13% nya yang memperoleh pendidikan tinggi. Hal ini berarti, metode ini tidak bisa meng-capture mereka yang gagap teknologi (gaptek)," lanjut Esther.
Selain itu, metode pelatihan online dinilai kurang efektif karena sangat bergantung pada kualitas internet, dan juga interaksi antara instruktur dan peserta yang minim. Kemudian, ia mengatakan bahwa materi pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Menurutnya dipetakan industri mana yang banyak membutuhkan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2020, saat ini industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja antara lain industri sarung tangan, hand sanitizer, dan ethanol.
Data tersebut diambil dari survei terhadap 476.696 perbincangan online terkait Kartu Prakerja di media sosial dan 397.246 orang. "Ada perbincangan tentang konflik kepentingan dan kelas online yang ternyata tidak lebih baik dibandingkan konten gratis di Youtube," ujar Esther dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (19/5/2020).
(Baca Juga: 224.615 Pendaftar Kartu Prakerja Berhasil Lolos Gelombang III )
Ia mengatakan, salah satu isu krusial itu adalah metode pelatihan online yang ditawarkan oleh Kartu Prakerja. Metode pelatihan online itu hanya bisa menjangkau usia tenaga kerja yang melek teknologi.
"Sementara jika dilihat dari struktur tenaga kerja Indonesia, hampir 87% pendidikannya hanya SD, SMP, dan SMA, lalu 13% nya yang memperoleh pendidikan tinggi. Hal ini berarti, metode ini tidak bisa meng-capture mereka yang gagap teknologi (gaptek)," lanjut Esther.
Selain itu, metode pelatihan online dinilai kurang efektif karena sangat bergantung pada kualitas internet, dan juga interaksi antara instruktur dan peserta yang minim. Kemudian, ia mengatakan bahwa materi pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Menurutnya dipetakan industri mana yang banyak membutuhkan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2020, saat ini industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja antara lain industri sarung tangan, hand sanitizer, dan ethanol.
Lihat Juga :