Sandiaga Tegaskan Penghematan Anggaran Tak Ganggu Kinerja Kementerian
loading...
A
A
A
Sedangkan usulan hibah pariwisata tahun 2021, saat ini masih dalam proses pengajuan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebagai bagian program PEN sektoral K/L dukungan pariwisata. Penyaluran dana hibah tetap diusulkan melalui mekanisme transfer ke daerah.
Sebagai bentuk bahan perluasan, nantinya dana hibah pariwisata 2021 diusulkan menggunakan data pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tahun 2019 dan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai 2019 untuk usaha biro perjalanan wisata (BPW).
"Serta fokus pengembangan destinasi wisata terintegrasi, dimana harapan dari Komisi X untuk dapat ditingkatkan secara signifikan jumlah desa wisata menjadi desa wisata mandiri melalui pendampingan. Harapannya dapat tercipta pariwisata yang berkeadilan, berkelanjutan dan berkualitas dari desa wisata," kata Sandiaga.
Sebagai catatan, Kemenparekraf/Baparekraf sendiri menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan di 244 desa wisata.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan, pemulihan sektor pariwisata dilakukan dengan berbagai langkah. Diantaranya adalah revitalisasi destinasi dan peningkatan confidence pasar untuk mendapatkan rasa aman berwisata di Indonesia melalui program-program sebagai berikut.
Yakni percepatan program vaksinasi dan penciptaan herd immunity pada destinasi prioritas, perluasan sertifikasi CHSE serta re-skilling dan up-skilling pekerja parekraf.
"Termasuk penataan dan tata kelola destinasi termasuk desa wisata, publikasi CHSE dan kampanye InDOnesia Care, aktivasi industri melalui program insentif nakes dan gerakan BISA, juga peningkatan resiliensi bagi industri melalui dukungan permodalan," papar Angela.
Sebagai bentuk bahan perluasan, nantinya dana hibah pariwisata 2021 diusulkan menggunakan data pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tahun 2019 dan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai 2019 untuk usaha biro perjalanan wisata (BPW).
"Serta fokus pengembangan destinasi wisata terintegrasi, dimana harapan dari Komisi X untuk dapat ditingkatkan secara signifikan jumlah desa wisata menjadi desa wisata mandiri melalui pendampingan. Harapannya dapat tercipta pariwisata yang berkeadilan, berkelanjutan dan berkualitas dari desa wisata," kata Sandiaga.
Sebagai catatan, Kemenparekraf/Baparekraf sendiri menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan di 244 desa wisata.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan, pemulihan sektor pariwisata dilakukan dengan berbagai langkah. Diantaranya adalah revitalisasi destinasi dan peningkatan confidence pasar untuk mendapatkan rasa aman berwisata di Indonesia melalui program-program sebagai berikut.
Yakni percepatan program vaksinasi dan penciptaan herd immunity pada destinasi prioritas, perluasan sertifikasi CHSE serta re-skilling dan up-skilling pekerja parekraf.
"Termasuk penataan dan tata kelola destinasi termasuk desa wisata, publikasi CHSE dan kampanye InDOnesia Care, aktivasi industri melalui program insentif nakes dan gerakan BISA, juga peningkatan resiliensi bagi industri melalui dukungan permodalan," papar Angela.
(ind)