Tol Laut di Pelabuhan Sorong Dievaluasi Staf Kepresidenan, Ini Catatannya

“Hal yang kami evaluasi adalah muatan balik ini terkait dengan komoditi. Komoditi ini perlu kita pastikan ini menjadi peranan utama para kepala daerah terutama dinas-dinas terkait dalam menyiapkan produksi baik dari sektor pertanian, perikanan, industri rumah tangga juga industri-industri yang lain,” tutur dia

Dia menegaskan hal ini perlu terus dilakukan untuk memanfaatkan Tol Laut yang merupakan salah satu kebijakan subsidi yang ditetapkan Presiden untuk mendukung daerah tertinggal dan daerah yang selama ini harga barangnya mahal karena jarak tempuh.

“Maka itu kami koordinasikan dengan KSOP, PT Pelindo dan PT Pelni kita perlu menyiapkan sebuah rapat koordinasi teknis yang sifatnya bottom up bukan dari kementerian ke bawah tapi dari bawah ke kementerian. Sehingga seluruh informasi yang kita petakan yang kita dapatkan di lapangan ini menjadi sebuah referensi bagi Kementerian dan Lembaga untuk bisa lebih bersinergi lagi," tandas dia.



Sebelumnya, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mendorong pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat untuk mengoptimalkan muatan balik Tol Laut. Salah satunya di Sorong, Papua.

Upaya yang dilakukan diantaranya adalah membentuk Group Optimalisasi Tol Laut di Pelabuhan Sorong yang terdiri dari lintas sektoral dan stakeholder. Tugas awal mereka adalah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SITOLAUT (Sistem Informasi Tol Laut) untuk masyarakat maupun pengusaha lokal.