China Beri Peringatan Keras ke H&M: Jangan Harap Mendapatkan Uang dari Kami

BEIJING - Pemerintah China telah memperingatkan, brand ritel pakaian terkenal yakni H&M, bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan uang sepeser pun di Negeri Tirai Bambu -julukan China- apabila menolak membeli kapas dari wilayah Xinjiang . H&M dan brand barat lainnya tengah menghadapi serangan balik di China.

Hal itu buntut, setelah perusahaan asing itu berkomentar dan mencoba kritis terkait dugaan adanya praktik kerja paksa dalam produksi kapas. Seperti diketahui China telah dituduh mempekerjakan warga minoritas Uyghur yang sebagian besar Muslim untuk memetik kapas di Xinjiang.



China menyangkal hal itu dan dalam beberapa hari terakhir, brand-brand tersebut telah diboikot. "Saya rasa sebuah perusahaan tidak seharusnya mempolitisasi perilaku ekonominya," kata Xu Guixiang, juru bicara pemerintah Xinjiang, dalam konferensi pers pada hari Senin.

"Bisakah H&M terus menghasilkan uang di pasar China? Tidak lagi," ungkap Xu Guixiang.

Sambung Xu mengatakan, keputusan beberapa merek untuk berhenti membeli kapas Xinjiang, menurutnya sebagai langkah yang 'tidak masuk akal'. Ia mengibaratkan kebijakan tersebut seperti perumpamaan "mengangkat batu untuk menjatuhkannya di kaki sendiri".

H&M sejauh ini belum menanggapi permintaan menanggapi langkah pemerintah China itu, yang dilayangkan BBC. Ucapan juru bicara China itu menimbulkan keraguan pada masa depan perusahaan Swedia itu di salah satu pasar terbesar di dunia.

Pemerintah China juga mendukung aksi boikot yang dilakukan warganya terhadap produk-produk dari H&M dan peritel global lainnya. Konsumen China engga berbelanja di jaringan toko ritel raksasa asal Swedia tersebut.

Aksi boikot di China awalnya menargetkan Nike dan H&M, dimana laporan terakhir menyebutkan produk-produk mereka telah ditarik dari platform e-commerce utama dan beberapa toko offline mereka tutup di seluruh negeri. Namun belakangan boikot telah melebar terhadap brand lain termasuk Burberry, Adidas dan Converse.

Isu kapas meletus setelah AS dan pemerintah negara barat lainnya meningkatkan tekanan terhadap China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. China dituduh melakukan pelanggaran HAM serius terhadap Etnis Uyghurs di wilayah tersebut.