Perlu Ada Jenis Sanksi Baru untuk Tekan Kecelakaan Truk

Selasa, 20 April 2021 - 20:24 WIB
loading...
Perlu Ada Jenis Sanksi...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dan bus masih sangat tinggi. Bahkan setiap tahunnya kecelakaan yang melibatkan truk dan bus ini terus meningkat.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, alasan mengenai masih banyaknya kecelakaan karena aturan yang tidak tersinkronisasi dengan baik. Khususnya antara aturan yang ada di pusat dengan di pemerintah daerah.

( Baca juga:Kemenhub Bingung, Kecelakaan Truk dan Bus di Eropa Terus Turun, di RI Malah Naik )

Selain itu, lanjut Agus, faktor lain yang masih kurang adalah tidak adanya sanksi dan terlalu banyak pengecualian. Menurutnya, aturan dan rencana yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi angka kecelakaan terbuang percuma.

"Kalau aturan dibuat terlalu banyak dan tidak ada sanksi, percuma saja," ujarnya dalam acara Webinar Sinergi Pemerintah dan Operator dalam Mewujudkan Angkutan yang Berkeselamatan, Selasa (20/4/2021).

Padahal menurut Agus, permasalahan dan penyebab kecelakaan pada bus dan truk ini sudah diketahui. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan sanksi tegas kepada operator kendaraan logistik dan bus yang bandel.

Agus menjelaskan, selama ini jika bus yang mengalami kecelakaan karena rem blong atau yang lainya hanya diberikan sanksi pencabutan izin operasi. Namun pencabutan izin operasi ini hanya sementara karena seminggu kemudian izin kembali diberikan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Jasa Raharja-BPJS Ketenagakerjaan...
Jasa Raharja-BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Aplikasi untuk Percepat Penjaminan Korban Kecelakaan
Jasa Raharja Sosialisasikan...
Jasa Raharja Sosialisasikan JRKu, Dorong Pelaporan Kecelakaan Lebih Cepat dan Mudah
Lapor SPT Perorangan...
Lapor SPT Perorangan Berakhir Hari Ini, Lewat Deadline Kena Denda Segini
Data Jasa Raharja: Angka...
Data Jasa Raharja: Angka Kecelakaan Lalu Lintas Turun 2% di Periode Siaga Idulfitri 2026
6,2 Juta Orang Mudik...
6,2 Juta Orang Mudik Naik Angkutan Umum H-4 Lebaran, Kereta Api Jadi Favorit
12 Perusahaan Pelanggar...
12 Perusahaan Pelanggar Ketentuan Tenaga Kerja Asing Kena Denda Rp4,48 Miliar
5.950 WNI Dapat Penghapusan...
5.950 WNI Dapat Penghapusan Denda Overstay dari Kamboja
Pemprov Jakarta Bebaskan...
Pemprov Jakarta Bebaskan Denda Pajak Kendaraan selama 3 Bulan, Ini Syaratnya
Tinjau Kecelakaan di...
Tinjau Kecelakaan di Muratara, Jasa Raharja Pastikan Penanganan Korban Berjalan Baik
Rekomendasi
Maia Estianty Soroti...
Maia Estianty Soroti Dolar Tembus Rp18.000, Curhat soal Pajak
Simpati Woman Rally...
Simpati Woman Rally Team Siap Tampil di Putaran 2 Kejurnas Sprint Rally 2026
Kemendikdasmen Dukung...
Kemendikdasmen Dukung SE KPK untuk Cegah Korupsi dan Gratifikasi di SPMB 2026
Berita Terkini
Dasco Panggil Menkeu...
Dasco Panggil Menkeu dan Gubernur BI: Evaluasi Perkembangan Ekonomi
Lompatan Besar Transportasi...
Lompatan Besar Transportasi Publik Jakarta: Terbaik Kedua di ASEAN, Posisi ke-27 Dunia
IHSG Sepekan Ambruk...
IHSG Sepekan Ambruk 8,69%, Market Cap Menyusut Jadi Rp9.807 Triliun
Masyarakat Diminta Tak...
Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data
Program CIMB Niaga Sustainability...
Program CIMB Niaga Sustainability Journalism Fellowship Memilih 20 Jurnalis
Purbaya Belum Percaya...
Purbaya Belum Percaya Daya Beli Mulai Lesu di Warteg: Nanti Saya Cek Lagi
Infografis
Perlu Tindakan Cepat...
Perlu Tindakan Cepat Pemerintah untuk Antisipasi Badai PHK
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved