Stop Urbanisasi, Bangkitkan Ekonomi Desa

JAKARTA - Krisis ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19 membuat banyak penduduk kota terpaksa harus kembali desa. Kedatangan para pekerja yang mayoritas berusia produktif ini perlu dioptimalkan karena bisa menjadi energi baru membangun perekonomian berbasis desa.

Pandemi yang melanda Indonesia dalam 14 bulan terakhir telah menciptakan ledakan pengangguran, bahkan kemiskinan baru. Banyak pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) .

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Januari 2021, dari 29,12 juta penduduk usia kerja, 2,56 juta di antaranya telah kehilangan pekerjaan. Pengangguran terbesar terjadi di wilayah perkotaan.

Penduduk kota yang melakukan ruralisasi atau kembali ke desa sebagian memilih bekerja di sektor pertanian. BPS mencatat, di masa pandemi tenaga kerja di sektor pertanian naik signifikan, dari 36,71 juta (27,53% dari total angkatan kerja) pada Agustus 2019 menjadi 41,13 juta orang (29,76% dari total angkatan kerja) pada Agustus 2020.



Sektor pertanian di perdesaan menjadi tumpuan para pekerja untuk bertahan di masa sulit. Ada pertimbangan kuat untuk pulang ke kampung halaman, yakni desa memiliki potensi untuk keberlanjutan hidup lebih tinggi ketimbang kota.

Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan (PSP3) IPB Sofyan Sjaf mengatakan, fenomena ruralisasi sebagai dampak pandemi harus direspons secara positif. Artinya, dengan kembalinya tenaga kerja ke desa itu membuka kesempatan untuk membangun perekonomian dari desa. Momentum pandemi dinilai memiliki sisi positif, terutama untuk menunjukkan potensi dan kekuatan yang selama ini dimiliki desa.

“Sisi positif dari pandemi Covid-19 mengingatkan kita bahwa tumpuan masa depan bangsa kita sebenarnya ada di desa, sumber daya alam ada di desa, sumber daya manusia itu ada di desa,” ujarnya.



Sofyan menyebut secara territorial, satu-satunya yang bisa menjanjikan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) untuk membangun ekonomi hanya desa. Hal ini tak berlebihan sebaba di kota sudah tidak ada ruang untuk itu karena penggunaan lahan untuk perumahan sangat besar, sedangkan lahan kosong digunakan untuk ruang publik. Atas alasan itu dia mendorong paradigma saatnya pembangunan diubah menjadi back to rural atau kembali ke perdesaan.

“Mengapa? Karena ruang produksi di kota sudah tidak ada sama sekali. Kondisi sebaliknya di desa, masih banyak ruang produksi untuk bisa ditanami pangan. Soal lahan itu tinggal dikonsolidaskan, pasti bisa,” papar doktor bidang sosiologi perdesaan ini.

Dia juga menilai desa memiliki potensi yang luar biasa besar jika dikelola dengan baik. Potensi tersebut terutama ada pada sektor pangan. Dengan dukungan teknologi digital, maka potensi desa tersebut siap meledak dan membangkitkan ekonomi yang lesu terdampak pandemi.

Sofyan menyebut, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perputaran uang di desa setiap bulannya khusus untuk kebutuhan pangan bisa mencapai Rp5 miliar. Perputaran uang terbesar untuk konsumsi pangan terjadi di desa di Pulau Jawa yakni antara Rp3-5% miliar untuk 42 jenis komoditas pangan. Adapun desa di luar Jawa rata-rata berbelanja pangan Rp1-3 miliar per bulan.

“Sekitar 57% desa itu ada di Jawa. Jika setiap desa Rp3-5 miliar, maka perputaran uang untuk food consumption saja per bulan itu luar biasa sekali. Desa kita ini sebenarnya kaya sekali, tapi oleh pemerintah ini masih sering dilihat kurang prospek,” ujarnya.

Sofyan mengatakan, dari satu sektor itu saja, yakni food consumption, kalau bisa ditekuni pemerintah itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Apalagi jika dilakukan industrialisasi pangan. Dia mencontohkan, buah markisa yang dihasilkan petani, untuk jadi markisa dalam kemasan tidak perlu lagi diproduksi di kota, namun cukup di desa saja dengan cara mengaktifkan BUMDes sebagai lokomotif ekonomi desa.



Dia berharap pemerintah utamanya menteri keuangan, menteri koordinator bidang perekonomian, dan menteri pemuda dan olahraga bisa bersinergi dalam memanfaatkan momentum kembalinya pekerja usia muda ke desa ini. Jika mampu memberikan pekerjaan yang baik, dijamin jumlah warga desa yang melakukan urbanisasi akan menurun jauh. “Saya kira waktunya untuk curi start, menggaet para pemuda-pemudi itu agar tidak kembali lagi ke kota, melainkan memilih berjibaku dengan desa menghasilkan hal yang produktif dan tinggal pemerintah menjamin mekanisme pasar yang ada,” ujar Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB ini.

Soal tingginya fenomena pekerja kota yang memilih pulang kampung di saat pandemi ini juga diakui Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin. Saat di kampung, warga umumnya menekuni pekerjaan sebagai petani. Hal ini tak berlebihan sebab kampung menyediakan lapangan pekerjaan bidang pertanian yang lebih siap.

Namun Masyita menilai, tren pergerakan warga pulang ke desa ini juga bisa dimaknai positif. Sebab di tengah pandemi saat ini, sektor pertanian mengalami partumbuhan yang bagus. Berdasarkan data BPS, pada akhir 2020 lalu, sektor pertanian tercatat tumbuh 2,15% secara tahunan (year on year/yoy). "Sektor pertanian masih mampu bertahan, jadi sektor pertanian itu merupakan juga the agent financial crisis dulu," ucap Masyita beberapa waktu lalu.

Berpijak realitas ini, ke depan sektor pertanian bisa menjadi andalan baru bagi perekonomian jika mengalami krisis. Karena di saat sektor lain mengalami kontraksi, namun pertanian masih mampu berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Dan dari desalah banyak sektor pertanian selama ini bertumpu. "Sektor ini juga merupakan sektor masa depan yang bisa meningkatkan value addedn-ya karena dia mampu menyelamatkan perekonomian pada saat sektor lain sedang lemah," ucapnya.

Persempit Kesenjangan Desa-Kota
Namun ekonom INDEF Rusli Abdullah mengatakan, fenomena ruralisasi di masa pandemi sangat mungkin hanya bersifat temporal. Jika nanti seandainya pandemi Covid-19 berakhir, bisa jadi para pekerja, termasuk pemuda desa, akan balik lagi ke kota.

Oleh karena itu dia menilai kementerian yang terkait dengan pembangunan desa, yakni Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Koperasi dan UKM, perlu memanfaatkan momentum ruralisasi ini. Surplus SDM usia produktif di desa saat ini jangan sampai disia-siakan. Pemerintah bisa membuat program yang baik. Dengan demikian, sangat mungkin para pekerja yang kembali ke desa itu bisa tetap dibuat bertahan sehingga tidak lagi memilih melakukan urbanisasi ke kota yang memicu masalah tersendiri.

“Caranya, ya, misalnya perlihatkan bahwa dengan dana desa orang bisa bekerja di desa, menciptakan community depelovement, ada BUMDes yang bisa membantu pengembangan usaha. Kalau Kemendes bisa melakukan itu saya kira akan makin banyak orang akan tinggal di desa,” ujarnya, Sabtu (24/4).

Dia juga meminta agar pekerja yang kembali ke desa itu bisa dipetakan kemampuannya. Misalnya, perlu dilihat seseorang di kota itu bekerja di sektor apa sehingga memiliki keahilan apa. Keahlian dan keterampilannya itu bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh mantan karyawan hotel yang tentu punya keterampilan hospitality. “Keterampilan dia tentu hal yang berkaitan pelayanan dan keramahtamahan. Ini bisa dimanfaatkan untuk desa wisata. Kalau di sebuah desa wisata didukung tenaga kerja adalah yang memang punya keterampilan, tentu akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Rusdi setuju jika pembangunan desa, terutama di masa pandemi, semakin digiatkan karena akan memberi banyak efek. Pertama, desa yang maju secara ekonomi akan mengerem warganya untuk melakukan urbanisasi.Kedua, mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Saat ini ekonomi desa hanya menyumbang 14% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Sementara 86% sisanya berasal dari perkotaan.

Ketiga, desa yang maju adalah syarat transformasi ekonomi. Salah satu syarat negara untuk naik kelas, keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah), kata dia, salah satunya melalui pembangunan pertanian desa. Caranya, mengembangkan sektor-sektor yang punya multiplier effect. “Misalnya, jika ada hasil pertanian itu agar diolah dulu di desa agar ada nilai tambah. Istilah lainnya adalah melakukan industrialisasi perdesaan,” tandasnya.

Ubah Paradigma Pembangunan
Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga menegaskan perubahan paradigma pembangunan, terutama dalam merespons masa sulit akibat pandemi. Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid menyebut, kini desa menjadi episentrum atau pusat dari pembangunan. Apalagi Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa, kata dia, juga sudah mempertegas mandat tersebut.

Dalam upaya memulihkan ekonomi desa akibat pandemi, Kemendes PDTT menjalankan empat strategi. Ketahanan pangan masyarakat desa menjadi strategi pertama. Ini meliputi intensifikasi, ekstensifikai dan sindikasi.Ketahanan pangan desa menjadi urgen terutama setelah Badan Pangan Dunia (FAO) memperingatkan soal ancaman kekurangan pangan yang akan melanda dunia. Hal ini, mau tak mau, membuat Indonesia harus benar-benar mandiri, termasuk soal ketahanan pangan.

Strategi kedua adalah merevitalisasi BUMDes. Langkah ini dinilai strategis karena saat ini sekitar 50.000 desa telah memiliki Bumdes dengan core bisnis desa wisata dan produk unggulan. Strategi ketiga adalah membangun digitalisasi ekonomi desa dengan menggandeng e-commerce global seperti Tokopedia dan Shopee.

Platform ini kemudian berikan pelatihan-pelatihan agar produk unggulan desa bisa dipasarkan secara luas. Strategi keempat, melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Program ini mengharuskan tenaga kerja harus berasal dari kelompok miskin, pengangguran dan kelompok marjinal lain di desa.

“Desa bukan lagi halaman belakang dari Indonesia, tapi desa adalah halaman depan dari pembangunan bangsa saat ini. Pusat, sentral kita kembali ke desa,” ujarnya dikutip dari laman kemendesa.go.id/