Penyerapan Dana PEN Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mengakselerasi percepatan realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2021. Tercatat realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 16 April 2021 mencapai Rp134,07 triliun atau setara dengan 19,2% dari pagu anggaran sebesar Rp699,43 triliun.

“Secara keseluruhan, realisasi PEN mencapai 19,2 persen dari pagu Rp 699,43 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Perkembangan Perekonomian Terkini serta Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring.



Realisasi anggaran PEN Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,2% dibandingkan periode sama bulan sebelumnya yang sebesar Rp 24,36 triliun. Airlangga merinci, untuk sektor kesehatan, dari pagu Rp 175,52 triliun, realisasinya Rp 18,59 triliun atau 10,6%.

Bidang perlindungan sosial dari pagu Rp150,88 triliun, realisasinya Rp47,92 triliun atau 31,8%. Sedangkan untuk program prioritas dari pagu Rp125,17 triliun, realisasinya Rp14,90 triliun atau 11,9%.

Sementara itu untuk dukungan UMKM dan korporasi, Menko Airlangga menyebut, dari pagu Rp 191,13 triliun, realisasinya sebesar Rp 37,71 triliun atau 19,7%. Terakhir untuk insentif usaha, dari pagu Rp 56,7 triliun, realisasinya 14,95 triliun atau 26,4%.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, realisasi anggaran yang telah mencapai 19% di kuartal I tahun 2021 menunjukkan upaya pemerintah dalam penanganan pandemi.

“Saya kira kasus Covid-19 ini kan masih terus berlanjut. Mungkin selama tahun 2020 kemarin pemerintah masih meraba-raba pos sektor apa yang harus dioptimalkan. Nah sekarang pemerintah sudah lebih paham untuk mengoptimalkan anggaran di masing-masing sektornya. Artinya pemerintah serius untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi,” ujar Trubus.



Trubus berpendapat, penggelontoran dana PEN ini juga perlu diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang terstruktur.

“Alokasi dana PEN ini juga harus diikuti dengan transparansi agar publik bisa mengetahui anggaran digunakan dengan benar. Kemudian Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional data mengevaluasi serapan anggaran apakah perlu ditambah di sektor kesehatan agar vaksinasi dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.