Resmi Jadi Menteri Investasi, Bahlil: Siap Layani Investor Besar hingga UMKM
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi sore ini. Pelantikan dilakukan langsung di Istana Negara.
"Hari ini saya dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM. Ini adalah sebuah amanah dari Presiden. Ini akan kita jalani dengan sepenuhnya," ujar Bahlil setelah dilantik di Istana Negara, Rabu (28/4/2021).
Dalam sambutannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil menegaskan bahwa Kementerian Investasi akan menjadi kunci untuk mensinergikan investasi dari luar dan dalam negeri. Pemerintah pusat maupun daerah menurutnya harus menjadi satu pintu.
"Kita tahu bahwa 5 tahun kemarin pemerintah telah membangun infrastruktur yang luar biasa dari Aceh sampai Papua. Fase kedua adalah peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi. Investasi adalah pintu masuknya. Karena itu reformasi regulasi yang kita lakukan lewat UU Cipta Kerja, saya pikir ini merupakan tugas yang kita akan lakukan secara baik," terangnya.
Bahlil menjelaskan bahwa arahan Presiden Jokowi adalah tidak boleh menahan izin bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Tanah Air. Hal itu, tegas dia, sama saja dengan menahan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, kata Bahlil, pihaknya juga ditegaskan agar tidak boleh hanya mengurusi investor besar saja, namun juga harus melayani UMKM. "Karena Presiden melihat dalam wilayah yang luas tidak hanya satu pulau saja. Perintah Presiden juga jangan hanya mengurus yang besar tapi juga UMKM. Harus kita kawinkan pengusaha besar dan kecil," tandasnya.
"Hari ini saya dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM. Ini adalah sebuah amanah dari Presiden. Ini akan kita jalani dengan sepenuhnya," ujar Bahlil setelah dilantik di Istana Negara, Rabu (28/4/2021).
Dalam sambutannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil menegaskan bahwa Kementerian Investasi akan menjadi kunci untuk mensinergikan investasi dari luar dan dalam negeri. Pemerintah pusat maupun daerah menurutnya harus menjadi satu pintu.
"Kita tahu bahwa 5 tahun kemarin pemerintah telah membangun infrastruktur yang luar biasa dari Aceh sampai Papua. Fase kedua adalah peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi. Investasi adalah pintu masuknya. Karena itu reformasi regulasi yang kita lakukan lewat UU Cipta Kerja, saya pikir ini merupakan tugas yang kita akan lakukan secara baik," terangnya.
Bahlil menjelaskan bahwa arahan Presiden Jokowi adalah tidak boleh menahan izin bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Tanah Air. Hal itu, tegas dia, sama saja dengan menahan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, kata Bahlil, pihaknya juga ditegaskan agar tidak boleh hanya mengurusi investor besar saja, namun juga harus melayani UMKM. "Karena Presiden melihat dalam wilayah yang luas tidak hanya satu pulau saja. Perintah Presiden juga jangan hanya mengurus yang besar tapi juga UMKM. Harus kita kawinkan pengusaha besar dan kecil," tandasnya.
(fai)