Bima Arya dkk Keluhkan OSS Picu Kemunduran di Daerah, Ini Respon Menteri Bahlil

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengeluhkan sejumlah persoalan dalam Undang-Undang Cipta Kerja kepada Menteri Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, Bahlil Lahadalia. Salah satu persoalan adalah terkait penerapan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Merespon hal itu, Bahlil mengatakan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk mencari solusi terkait penerapan OSS. Dia menginginkan semua sistem perizinan dapat terintegrasi.

"Kita akan bentuk tim untuk melakukan sinkronisasi terhadap aspirasi Apeksi supaya bisa dilihat celah mana yang bisa dihubungkan," kata Bahlil dalam diskusi dengan Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya, Senin (10/5/2021).



Dia menjelaskan, meski OSS dibuat oleh pemerintah pusat, daerah diberi ruang untuk bisa membuat dan membangun aplikasi penunjang terkait OSS. Menurut dia, saat ini kementerian/lembaga (K/L) juga telah memiliki aplikasi masing-masing, tapi nantinya semua akan terintegrasi.

"Tahapan-tahapan yang bisa dilakukan teman-teman daerah, ya monggo saja. Tapi bagaimana agar terhubung secara online dengan OSS yang akan kita kasih," jelasnya.

Bahlil mengungkapkan, saat ini ada sebagian daerah yang sudah memiliki aplikasi yang bagus dan mau bekerja sama. Namun, ada juga sebagian kepala daerah yang tidak ingin menghubungkan aplikasi perizinan dengan alasan bahasa program yang berbeda.



"Kalau semua kepala daerah kita pikirannya paten punya, ya Alhamdulillah, Insha Allah bagus. Tapi kan ada satu-dua yang selalu tidak ingin terhubung karena alasan bahasa program dan segala macam," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya menyampaikan bahwa dengan sistem OSS daerahnya justru mengalami kemunduran. Pasalnya, pihaknya sudah menerapkan sistem satu pintu untuk perizinan. "Dengan sistem OSS kami mengalami kemunduran. Daerah lain juga menyampaikan hal yang sama," cetusnya.