Langkah Kuda Pemerintah Jadi Penopang Optimisme Pasar
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sejak disetujuinya Perppu Nomor 1 tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 oleh DPR RI, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pasar menunjukkan sentimen relatif positif. IHSG bergerak stabil di kisaran 4.500 dan sesekali menyentuh 4.600.
Rupiah stabil di kisaran Rp 14.700 dibandingkan US dollar. Karena pasar melihat bahwa pemerintah mempunyai ruang kewenangan yang leluasa untuk mendesain skema pemulihan ekonomi dengan independen, selama 3 tahun ke depan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) didesain oleh pemerintah sebesar Rp641 triliun.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani mengatakan, dengan acuan PDB Indonesia sebesar 16.000 triliun, dana program ini hanya sekitar 4%, angka rasio yang relatif kecil, dibandingkan anggaran negara lain untuk bisa keluar dari Covid-19.
Dana Program PEN akan banyak dialirkan untuk menggerakkan mesin-mesin perekonomian yang diharapkan oleh pemerintah, bisa menjadi daya ungkit ekonomi secara masif. "Mesin itu ada di BUMN dan sektor UKM. BUMN mendapat alokasi hampir Rp150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif penggerak perekonomian," ujar Ajib dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Dana UKM, akan mendapat penjaminan kredit dari pemerintah, sehingga dana kredit bisa mengalir untuk menjaga likuiditas para pelaku usaha sektor UKM yang memberikan kontribusi kepada PDB sekitar 60% pada tahun 2019 kemarin. "Dengan alokasi anggaran dari pemerintah ini, confident level pasar cenderung naik dan sangat positif untuk pergerakan ekonomi ke depannya," lanjutnya.
Selanjutnya, ketika pemerintah sudah mulai membuat kelonggaran pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ekonomi akan mulai rebound pada semester 2 dan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi di akhir 2020 masih bisa positif. Bahkan, menurut Ajib, IHSG bisa menguat ke angka 5.000.
"Dengan konsistensi pemerintah menerjemahkan gagasan Presiden Jokowi tentang transformasi ekonomi, penguatan sektor manufaktur dan hilirisasi serta pembuatan nilai tambah, maka size ekonomi Indonesia akan terus membesar. Ditambah indikator positif di sisi demand yang luar biasa, jumlah penduduk mencapai 270 juta orang dan bonus demografi yang positif," papar Ajib.
Terakhir, sambung ia mengatakan, yang menjadi PR pemerintah adalah menjawab keraguan pasar di level teknis, karena pelaksanaan program di level teknis, rentan dengan inkonsistensi dan potensi free riders yang membelokkan arah kebijakan. Tentang bagaimana distribusi alokasi kebijakan, konsep bank jangkar, literasi keuangan UKM yang masih sangat rendah, kriteria BUMN yang layak mendapat alokasi
"Penyertaan Modal Negara (PMN), lemahnya data base yang berimplikasi dengan tepat tidaknya sasaran alokasi jaring pengaman sosial, adalah beberapa detail yang memerlukan jawaban penyelesaian yang presisi," tuturnya.
Dengan segala detail teknis tersebut, Ajib mengatakan pasar cukup mempunyai keyakinan, bahwa "langkah kuda" pemerintah dalam mengoptimalkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 ini akan menjadi penopang utama ekonomi bergerak positif pasca pandemi.
Rupiah stabil di kisaran Rp 14.700 dibandingkan US dollar. Karena pasar melihat bahwa pemerintah mempunyai ruang kewenangan yang leluasa untuk mendesain skema pemulihan ekonomi dengan independen, selama 3 tahun ke depan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) didesain oleh pemerintah sebesar Rp641 triliun.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani mengatakan, dengan acuan PDB Indonesia sebesar 16.000 triliun, dana program ini hanya sekitar 4%, angka rasio yang relatif kecil, dibandingkan anggaran negara lain untuk bisa keluar dari Covid-19.
Dana Program PEN akan banyak dialirkan untuk menggerakkan mesin-mesin perekonomian yang diharapkan oleh pemerintah, bisa menjadi daya ungkit ekonomi secara masif. "Mesin itu ada di BUMN dan sektor UKM. BUMN mendapat alokasi hampir Rp150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif penggerak perekonomian," ujar Ajib dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Dana UKM, akan mendapat penjaminan kredit dari pemerintah, sehingga dana kredit bisa mengalir untuk menjaga likuiditas para pelaku usaha sektor UKM yang memberikan kontribusi kepada PDB sekitar 60% pada tahun 2019 kemarin. "Dengan alokasi anggaran dari pemerintah ini, confident level pasar cenderung naik dan sangat positif untuk pergerakan ekonomi ke depannya," lanjutnya.
Selanjutnya, ketika pemerintah sudah mulai membuat kelonggaran pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ekonomi akan mulai rebound pada semester 2 dan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi di akhir 2020 masih bisa positif. Bahkan, menurut Ajib, IHSG bisa menguat ke angka 5.000.
"Dengan konsistensi pemerintah menerjemahkan gagasan Presiden Jokowi tentang transformasi ekonomi, penguatan sektor manufaktur dan hilirisasi serta pembuatan nilai tambah, maka size ekonomi Indonesia akan terus membesar. Ditambah indikator positif di sisi demand yang luar biasa, jumlah penduduk mencapai 270 juta orang dan bonus demografi yang positif," papar Ajib.
Terakhir, sambung ia mengatakan, yang menjadi PR pemerintah adalah menjawab keraguan pasar di level teknis, karena pelaksanaan program di level teknis, rentan dengan inkonsistensi dan potensi free riders yang membelokkan arah kebijakan. Tentang bagaimana distribusi alokasi kebijakan, konsep bank jangkar, literasi keuangan UKM yang masih sangat rendah, kriteria BUMN yang layak mendapat alokasi
"Penyertaan Modal Negara (PMN), lemahnya data base yang berimplikasi dengan tepat tidaknya sasaran alokasi jaring pengaman sosial, adalah beberapa detail yang memerlukan jawaban penyelesaian yang presisi," tuturnya.
Dengan segala detail teknis tersebut, Ajib mengatakan pasar cukup mempunyai keyakinan, bahwa "langkah kuda" pemerintah dalam mengoptimalkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 ini akan menjadi penopang utama ekonomi bergerak positif pasca pandemi.
(akr)