Pemerintah Masih Percaya Lapindo Bersedia Bayar Utang
Selasa, 18 Mei 2021 - 16:15 WIB
loading...
Warga menggelar aksi teatrikal menggunakan puluhan patung yang terbuat dari campuran lumpur lapindo yang dipajang di titik 21 Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (26/5/2014) lalu. (Foto: Sindonews/Ali Masduki)
A
A
A
JAKARTA - Kewajiban anak usaha Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo, kepada pemerintah terkait penanggulangan bencana lumpur, hingga kini belum juga dipenuhi. Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan, pemerintah masih terus berusaha menagih kewajiban Lapindo.
“Sampai dengan saat ini belum terdapat pembayaran dari pihak LBI/PT LMJ. Pemerintah akan terus melakukan penagihan kepada LBI/PT LMJ sesuai perjanjian yang disepakati,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (18/5/2021).
(Baca juga:Trauma Tragedi Lumpur Lapindo, Proyek Migas Bakrie di Aceh Ditolak Masyarakat)
Terkait penanggulangan bencana lumpur, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah sebesar Rp773,8 miliar.
Mengutip hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp1,91 triliun.
“Sampai dengan saat ini belum terdapat pembayaran dari pihak LBI/PT LMJ. Pemerintah akan terus melakukan penagihan kepada LBI/PT LMJ sesuai perjanjian yang disepakati,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (18/5/2021).
(Baca juga:Trauma Tragedi Lumpur Lapindo, Proyek Migas Bakrie di Aceh Ditolak Masyarakat)
Terkait penanggulangan bencana lumpur, pada Maret 2007 perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah sebesar Rp773,8 miliar.
Mengutip hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, pemerintah mencatat hingga 31 Desember 2019, total utang Lapindo Brantas dan Minarak kepada pemerintah sebesar Rp1,91 triliun.
Lihat Juga :
