Peringatan! Parkir Duit Pemda di Bank Demi Dapat Bunga Bisa Kena Pidana
Senin, 31 Mei 2021 - 18:20 WIB
loading...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan peringatan, bahwa menyimpan duit Pemerintah Daerah (Pemda) di Bank hanya untuk mendapatkan bunga, bisa kena pidana. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan peringatan, bahwa menyimpan duit Pemerintah Daerah (Pemda) di Bank hanya untuk mendapatkan bunga, bisa kena pidana. Meski dari sisi regulasi pengelolaan keuangan daerah, hal itu memungkinan dilakukan dalam rangka menjaga kas daerah.
“Memang dari kacamata regulasi pengelolaan keuangan daerah, silakan pemerintah daerah. Bahkan bisa melakukan namanya deposito, sepanjang manajemen kas. Semumpama begini, ada uang di APBD 100, diproyeksikan belanja ke depan cukup dengan 30, maka 70 boleh di depositokan dalam rangka menjaga kas,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian dalam konferensi persnya, Senin (31/5/2021).
Baca Juga: Serapan Anggaran Daerah Rendah: Bisa karena SDM Lemah, Mungkin juga Disengaja Kepala Daerah
Seperti diketahui per April ini uang pemda yang disimpan di bank jumlahnya mencapai Rp. 194,54 triliun. Dia memperingatkan jangan sampai uang disimpan di perbankan hanya untuk mendapatkan bunga.
“Itu yang salah. Dalam rangka menjamin kas, silakan. Tapi kalau tujuannya menyimpan uang di bank dalam rangka mendapatkan bunga, mohon maaf itu keluar dari regulasi,” tuturnya.
Baca Juga: Serapan Anggaran Daerah Rendah, Ekonom Usul Kepala Daerah Tidak Digaji 3 Bulan
Apalagi jika tujuannya hanya untuk mendapatkan fee oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya hal ini sudah masuk ranah pidana, yang mana KPK juga memonitor hal ini.
“Kalau ternyata perpindahan rekening pemerintah daerah, misalnya, dengan tujuan mendapatkan success fee atau sejenisnya untuk kepentingan pribadi, ini sudah wilayah pidana. Rekan-rekan kami di KPK sudah memotret ini. Apabila termonitor, saya yakin rekan-rekan KPK akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
“Memang dari kacamata regulasi pengelolaan keuangan daerah, silakan pemerintah daerah. Bahkan bisa melakukan namanya deposito, sepanjang manajemen kas. Semumpama begini, ada uang di APBD 100, diproyeksikan belanja ke depan cukup dengan 30, maka 70 boleh di depositokan dalam rangka menjaga kas,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Mochamad Ardian dalam konferensi persnya, Senin (31/5/2021).
Baca Juga: Serapan Anggaran Daerah Rendah: Bisa karena SDM Lemah, Mungkin juga Disengaja Kepala Daerah
Seperti diketahui per April ini uang pemda yang disimpan di bank jumlahnya mencapai Rp. 194,54 triliun. Dia memperingatkan jangan sampai uang disimpan di perbankan hanya untuk mendapatkan bunga.
“Itu yang salah. Dalam rangka menjamin kas, silakan. Tapi kalau tujuannya menyimpan uang di bank dalam rangka mendapatkan bunga, mohon maaf itu keluar dari regulasi,” tuturnya.
Baca Juga: Serapan Anggaran Daerah Rendah, Ekonom Usul Kepala Daerah Tidak Digaji 3 Bulan
Apalagi jika tujuannya hanya untuk mendapatkan fee oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya hal ini sudah masuk ranah pidana, yang mana KPK juga memonitor hal ini.
“Kalau ternyata perpindahan rekening pemerintah daerah, misalnya, dengan tujuan mendapatkan success fee atau sejenisnya untuk kepentingan pribadi, ini sudah wilayah pidana. Rekan-rekan kami di KPK sudah memotret ini. Apabila termonitor, saya yakin rekan-rekan KPK akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
