Erick Thohir: Pembentukan Holding Ultra Mikro Tinggal Tunggu PP

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa Holding BUMN Ultra Mikro masih dalan proses pematangan. Pemerintah masih merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengintegrasikan PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dalam holding tersebut.

"Alhamdulillah, proses pembentukan Holding Ultra Mikro sejauh ini sudah sangat baik. Ini hanya menunggu tanda tangan PP dari banyak kementerian. Ini bukan di kami karena ada di beberapa kementerian," ujar Menteri Erick Thohir yang dikutip Kamis, (3/6/2021).



Erick menerangkan, perumusan PP tersebut melibatkan sejumlah kementerian di luar Kementerian BUMN. Dengan begitu, ujar dia, keputusan final tidak menjadi wewenang Kementerian BUMN saja.

Dia meyakini keberadaan holding mampu mendorong suku bunga pembiayaan lebih rendah. Untuk pembiayaan, Bank BRI yang tadinya menyasar korporasi hingga 40%, akan dikurangi hingga 18% saja. Dan sisanya difokuskan pada pembiayaan UMKM dan ultra mikro.

"Target utama adalah bunga turun. Perlu waktu karena belum ada sinergi. Kalau bunga jadi turun, orang di bawah harus dapat bunga layak. Bahkan BRI yang tadinya pembiayaan korporasi sampai 40%, saya perintahkan korporasi tinggal 18%, sisanya adalah pembiayaan UMKM dan ultra mikro. Untuk pembiayaan korporasi biar Bank Mandiri, rumah biar BTN," papar Erick.

Integrasi ekosistem BUMN Ultra Mikro juga diyakini akan memperkuat akses layanan dan memperluas jangkauan pembiayaan ke masyarakat kelas bawah. Pembentukan holding ini pun mendapat dukungan dari DPR.



Perluasan jangkauan dan akses layanan kredit UMi dinilai sangat dibutuhkan masyarakat di segmen paling bawah mengingat dari 57 juta pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 30 juta di antaranya belum tersentuh layanan perbankan. Seringkali, usaha mikro tersebut lantas menjadi target dan incaran dari rentenir alias lintah darat.

Bahkan, ekosistem BUMN Ultra Mikro ini ditargetkan juga bisa menaikkan jumlah nasabah pelaku usaha kecil yang terlayani lembaga keuangan formal dari semula sebanyak 15 juta orang menjadi 29 juta orang pada 2024 mendatang.

Rencananya, pembentukan holding akan dilakukan melalui aksi rights issue, setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta konsultasi dengan DPR. Negara akan mengambil bagian dengan mengalihkan seluruh saham seri B di Pegadaian dan PNM untuk disetorkan ke BRI. Kepemilikan saham pemerintah di BRI dipastikan terjaga di level 56,75%.