Ini Rekomendasi UI untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

5. Mendesain program PEN berdasarkan kebutuhan (bottom up approach), salah satunya adalah restrukturisasi kredit serta kemudahan pembiayaan serta fleksibilitas program pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM.

6. Penguatan ekosistem digital. Di sektor keuangan, diversifikasi produk jasa keuangan berbasis teknologi digital sangat perlu dilakukan. Dengan terbatasnya mobilitas akibat pandemi, para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus melakukan adaptasi teknologi dan digitalisasi baik dalam hal pelayanan maupun penjualan produk. Pembinaan dan pendampingan menyeluruh bagi UMKM perlu dilakukan, selain untuk mengurangi kesenjangan antar UMKM juga mendukung literasi teknologi bagi UMKM, sehingga pada akhirnya UMKM dapat mengembangkan produk lokal unggulan.

7. Pemulihan sektor pariwisata secara bertahap secara kewilayahan berdasarkan analisis big data serta memfokuskan pada wisatawan nusantara. Adaptasi di destinasi wisata terhadap kondisi pandemi juga perlu dilakukan. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat maupun pihak lain yang terkait menjadi mutlak diperlukan dalam rangka mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif.

8. Penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat melalui perluasan cakupan penerima bantuan sosial dengan jalan memperbaharui data penerima jaminan sosial sampai dengan kelompok 60% terbawah dengan pendekatan kombinasi metode PMT (proxy mean testing) dan community based targeting yang lebih sederhana. Selain itu, program jaminan/bantuan sosial harus bersifat adaftif dalam merespon perubahan yang terjadi di masyarakat dengan jalan on demand application system yaitu masyarakat secara mandiri dapat melapor jika memerlukan bantuan sosial.

9. Fleksibilitas penggunaan dana desa perlu diperpanjang hingga setidaknya tahun 2022. Dalam masa pandemi, dana desa berfungsi untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat desa. Untuk menjaga akuntabilitasnya, monitoring berkala dan pengawasan penggunaan dana desa secara transparan harus menjadi prioritas yang harus dilakukan.



Menurut Teguh Dartanto, terdapat dua kunci pemulihan ekonomi. Pertama, pengendalian pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan dunia usaha percaya diri dalam melakukan aktifitas ekonomi. Kedua, kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menelurkan bauran kebijakan serta implementasi kebijakan.

Webinar MWA UI Series bertujuan untuk menjadi wadah antar pemangku kepentingan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan bangsa. Webinar Series ini sudah memasuki Seri 3 pada Juni 2021 (dari 6 seri yang direncanakan) dan membahas topik berbeda pada setiap penyelenggaraannya. Para pembicara yang mumpuni hadir membahas topik sesuai bidangnya.
“Kami berharap setiap webinar ini akan menghasilkan suatu output berupa kebijakan yang kami sampaikan kepada pemerintah sebagai wujud kepedulian UI terhadap isu yang ada di tengah masyarakat,” ujar Saleh Husin.

Dalam penyelenggaraan bertema ekonomi pada Januari 2021, UI mengundang beberapa pembicara, diantaranya adalah Prof. Wimboh Santoso Ph.D (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Indonesia/OJK), Dr. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia), Franky Oesman Widjaja (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia/KADIN), dan Dr. Chatib Basri (Menteri Keuangan RI 2013-2014). Seminar daring ini dapat ditonton ulang di kanal Youtube resmi Universitas Indonesia.