Pungli Preman Lokal Bikin Produk Indonesia Keok di Tingkat Global

JAKARTA - Aksi pungutan liar (pungli) preman di kalangan pengusaha truk selain meresahkan para sopir, tapi juga mengganggu biaya logisik . Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan pungli akan berdampak pada high cost economy dan kompensasi harga jual barang jadi lebih tinggi.

“Dengan estimasi satu hari saja Rp6,5 juta berarti selama 1 tahun Rp2,37 miliar. Itu di satu depo, belum di pelabuhan atau depo lainnya. Dari mulai barang keluar pabrik sampai ke pelabuhan berapa rantai punglinya? Itulah salah satu penyebab high cost economy atau ekonomi berbiaya tinggi,” ungkapnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (13/6/2021).

Baca juga:Diiringi Tangisan Bahagia, Lesti Kejora Terima Lamaran Rizky Billar

Bhima menjelaskan, jika masalah pungli ini tidak segera diberantas akan menekan daya saing produk Indonesia lantaran kalah bersaing dalam harga jual di level internasional. Kondisi itu akan berdampak pula pada masyarakat yang harus menanggung biaya beli yang meningkat.

“Di level internasional maka ini dapat menyebabkan hilangnya kompetisi produk asal Indonesia karena kalah bersaing dalam hal harga jual. Masyarakat juga kena dampaknya,”terang Bhima.

Bhima menambahkan, pemerintah sudah memberikan dukungan pada sektor logistik guna memperlancar proses keberlangsungan. Namun ia mempertanyakan efektivitas dukungan itu terkait biaya logistik yang masih di level 23,5%.

“Biaya logistik yang masih mencapai 23,5% dari PDB meski pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur patut jadi pertanyaan, kuat dugaan pungli adalah bagian dari sulitnya penurunan biaya logistik,” jelasnya.

Ia menyarankan agar pemerintah harus lebih efektif terhadap para pelaku pungli walaupun dalam kasus perampasan dalam jumlah kecil. Berikutnya, aksi pungli setingkat apa pun harus diusut dan dikenakan pidana sehingga para pelaku memperoleh efek jera.

Baca juga:Penipuan Lewat WhatsApp dan SMS Kian Marak, Kenali Ciri-Ciri Isi Pesan dari Penipu

“Pemerintah kan sudah punya Satgas Saber Pungli, harusnya lebih efektif dan juga pelaku pungli sekecil apa pun dikenakan pidana yang berat sehingga menimbulkan efek jera,”ujarnya.

Selain itu, pemerintah perlu menyelesaikan masalah integrasi infrastruktur dari pusat bahan baku sampai ke konsumen akhir. Misalnya jangan ada lagi pelabuhan yang akses jalannya rusak, dan satu infrastruktur tidak berkorelasi dengan infrastruktur lainnya.