Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pungli Preman Priok Bikin Daya Saing Ekonomi Merosot
loading...
Soal pungutan liar (pungli) preman di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, pengamat menilai dampaknya akan merugikan negara terutama pada daya saing ekonomi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Soal pungutan liar (pungli) preman di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok mencuat setelah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menelepon langsung Kapolri. Hal itu menindaklanjuti keluhan para sopir kontainer yang sering dipalak oleh preman di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja.
Tindakan para preman Priok itu dinilai bisa menurunkan daya saing ekonomi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengungkapkan, pungli yang dilakukan oleh preman -preman yang tidak bertanggung jawab akan merugikan negara terutama pada daya saing ekonomi.
Imbasnya pada para pelaku usaha yang mau tidak mau akan menaikkan harga pasar pada konsumen. “Pungli ini hanya akan merugikan dari daya saing ekonomi negara kita. Karena ongkos cost logistik kita sendiri saja yang legal sudah tinggi apalagi ditambah lagi dengan yang tidak legal seperti pungli preman itu,” terangnya kepada MNC Portal Indonesia, Senin (14/6/2021).
Faisal menuturkan, pungli yang terjadi pada kalangan supir truk selain merugikan dan meresahkan, tatapi akan meningkatkan ongkos cost logistic dan tidak beri keuntungan bagi negara.
Sambung dia menambahkan, bahwa uang yang dirampas oleh para preman seperti pada pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok tidak akan masuk dalam kas negara.
“Tindakan itu jelas akan meningkatkan ongkos cost logistik. Karena kan itu yang tidak tercatat. Jadi itu mengganggu untuk pelaku usaha, para supir truk, dan tidak menguntungkan juga bagi negara. Karena jelas uang rampasan itu tidak diterima oleh negara. Beda halnya dengan kasus-kasus pungutan legal atau pajak itu akan diterima untuk negara,” tegasnya.
Sebagai informasi, pihak kepolisian terus lakukan penangkapan dan upaya penindakan hukum terhadap para pelaku premanisme dan pungli yang dinilai meresahkan masyarakat. Tercatat lebih dari 100 orang yang telah ditangkap oleh aparat di berbagai wilayah di Indonesia.
Hal tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditelepon oleh Presiden Joko Widodo yang tengah mendengar keluh kesah sejumlah sopir truk di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Tindakan para preman Priok itu dinilai bisa menurunkan daya saing ekonomi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengungkapkan, pungli yang dilakukan oleh preman -preman yang tidak bertanggung jawab akan merugikan negara terutama pada daya saing ekonomi.
Imbasnya pada para pelaku usaha yang mau tidak mau akan menaikkan harga pasar pada konsumen. “Pungli ini hanya akan merugikan dari daya saing ekonomi negara kita. Karena ongkos cost logistik kita sendiri saja yang legal sudah tinggi apalagi ditambah lagi dengan yang tidak legal seperti pungli preman itu,” terangnya kepada MNC Portal Indonesia, Senin (14/6/2021).
Faisal menuturkan, pungli yang terjadi pada kalangan supir truk selain merugikan dan meresahkan, tatapi akan meningkatkan ongkos cost logistic dan tidak beri keuntungan bagi negara.
Sambung dia menambahkan, bahwa uang yang dirampas oleh para preman seperti pada pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok tidak akan masuk dalam kas negara.
“Tindakan itu jelas akan meningkatkan ongkos cost logistik. Karena kan itu yang tidak tercatat. Jadi itu mengganggu untuk pelaku usaha, para supir truk, dan tidak menguntungkan juga bagi negara. Karena jelas uang rampasan itu tidak diterima oleh negara. Beda halnya dengan kasus-kasus pungutan legal atau pajak itu akan diterima untuk negara,” tegasnya.
Sebagai informasi, pihak kepolisian terus lakukan penangkapan dan upaya penindakan hukum terhadap para pelaku premanisme dan pungli yang dinilai meresahkan masyarakat. Tercatat lebih dari 100 orang yang telah ditangkap oleh aparat di berbagai wilayah di Indonesia.
Hal tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditelepon oleh Presiden Joko Widodo yang tengah mendengar keluh kesah sejumlah sopir truk di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
(akr)
Explore More