Banggar Sepakat Pemerintah Evaluasi Program Subsidi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat meminta pemerintah mengevaluasi berbagai program subsidi dengan tujuan agar lebih tepat sasaran. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, program subsidi justru lebih banyak dinikmati kelompok mampu.
Dia mencontohkan program subsidi energi, yakni listrik dan subsidi LPG 3 kg yang diklaim mayoritas penerima manfaatnya justru didominasi oleh kelompok ekonomi mampu.
"Sementara 30% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi rendah hanya menikmati 22% dari subsidi LPG 3 kg. Kita juga tidak ingin masyarakat miskin dan rentan yang masuk kelompok 40% ekonomi terbawah hanya menikmati 26% subsidi listrik," ujar Said di Jakarta, Rabu (30/6/2021).
Banggar, lanjutnya, meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi jalannya berbagai program subsidi agar lebih tepat sasaran. Dengan begitu, belanja pemerintah bisa berkontribusi nyata untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang muncul akibat dampak pandemi Covid-19. "Agar belanja negara bisa optimal, untuk itu diperlukan pengawasan," tegasnya.
Menurut dia, prioritas belanja harus tepat sasaran dengan memperkuat alokasi anggaran perlidungan sosial untuk mendorong pemulihan ekonomi 2022. "Belanja untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, penguatan ketahanan pangan, bantuan terhadap sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, serta bantuan untuk dunia usaha dan UMKM agar bangkit," jelasnya.
Dia mencontohkan program subsidi energi, yakni listrik dan subsidi LPG 3 kg yang diklaim mayoritas penerima manfaatnya justru didominasi oleh kelompok ekonomi mampu.
"Sementara 30% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi rendah hanya menikmati 22% dari subsidi LPG 3 kg. Kita juga tidak ingin masyarakat miskin dan rentan yang masuk kelompok 40% ekonomi terbawah hanya menikmati 26% subsidi listrik," ujar Said di Jakarta, Rabu (30/6/2021).
Banggar, lanjutnya, meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi jalannya berbagai program subsidi agar lebih tepat sasaran. Dengan begitu, belanja pemerintah bisa berkontribusi nyata untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang muncul akibat dampak pandemi Covid-19. "Agar belanja negara bisa optimal, untuk itu diperlukan pengawasan," tegasnya.
Menurut dia, prioritas belanja harus tepat sasaran dengan memperkuat alokasi anggaran perlidungan sosial untuk mendorong pemulihan ekonomi 2022. "Belanja untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, penguatan ketahanan pangan, bantuan terhadap sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, serta bantuan untuk dunia usaha dan UMKM agar bangkit," jelasnya.
(fai)