Antisipasi Gejolak Harga Pakan, Kemendag Siapkan Harga Acuan yang Dinamis

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak Timbul Sihombing mengungkapkan, pemerintah idealnya punya cadangan jagung sebagai penyangga stok nasional agar dapat menjaga stabilitas harga dan suplai jagung dalam negeri.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Makmun mengatakan, dalam 10 tahun terakhir memang terjadi kenaikan produksi jagung dan sentra-sentra produksi jagung baru juga bermunculan di luar Pulau Jawa.

Adapun kenaikan produksi terjadi di pulau Sumatera dari 23,46% (tahun 2010) menjadi 27,33% (tahun 2020) dan Pulau Sulawesi dari 15,08% (tahun 2010) menjadi 19,83% (tahun 2020).

“Dari 87 pabrik pakan yang ada, sebanyak 63 pabrik pakan (72,41%) berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2020 akan terdapat sekitar 8,66 juta ton produksi jagung yang dihasilkan dari wilayah yang tidak terdapat pabrik pakan, atau setara 29,75% dari total produksi jagung nasional,” paparnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga jagung, Kementan sudah melakukan impor gandum yang bisa digunakan sebagai substitusi jagung untuk bahan pakan ternak. Menurut Makmun, pemerintah belum membuka impor jagung karena harganya yang masih tinggi di pasar internasional.

Isy menambahkan, Kemendag sudah meminta Perum Bulog untuk menyerap jagung yang ada di luar pulau Jawa dan dibawa ke Jawa. Hal ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak.

Sementara itu, terkait oversupply ayam hidup tahun 2021, Makmun menyebut hal ini efek dari importasi Grand Parent Stock (GPS) pada tahun 2019 yang cukup tinggi dan juga penurunan demand dan mobilitas masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, Kementan akan terus melakukan pengendalian supply berupa pengurangan telur tetas umur 19 hari dan dievaluasi tiap bulannya untuk menjaga keseimbangan supply-demand, sambil menunggu adanya pemulihan ekonomi.

Ke depannya, imbuh Makmun, untuk alokasi GPS pada tahun-tahun mendatang akan lebih diperhatikan kemampuan hilirisasi setiap importir sehingga setiap pelaku dapat mempertanggungjawabkan produksinya masing masing.