PPKM Darurat, KSPI Minta Pemerintah Tutup Rapat Pintu Masuk Pekerja Asing
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menentang keras masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Menurut dia, kedatangan TKA ini menjadi sorotan para buruh di tengah situasi PPKM darurat, khususnya TKA dari China.
"Pemerintah harus tegas dalam melarang TKA masuk dengan alasan apapun. Orang sudah banyak juga negara yang menutup akses masuk dari Indonesia kok," ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis(15/7/2021).
Jika pemerintah membiarkan TKA masuk dalam situasi sekarang, lanjut Said, justru akan memperparah kasus Covid-19 di Indonesia. Bahkan saat ini, dia melaporkan bahwa TKA asal Jepang memiliki kasus positif terbanyak. Dari 10 TKA asal Jepang, 3-4 orang diantaranya positif Covid-19, sehingga otoritas Jepang menarik pulang warga negaranya. "Ini baru perusahaan Jepang, bagaimana dengan perusahaan lain yang penerapan protokol kesehatannya lemah?" cetus Said.
Dia menyampaiakn, masih banyak TKA di Indonesia yang tersebar bekerja mulai dari Morowali, Banjarmasin, hingga Papua. Tentunya, dengan situasi sekarang, dia menegaskan supaya pemerintah tidak boleh lepas tangan mengawasi TKA. "Kami meminta pemerintah untuk benar-benar memperhatikan situasi tenaga kerja asing," tandasnya.
"Pemerintah harus tegas dalam melarang TKA masuk dengan alasan apapun. Orang sudah banyak juga negara yang menutup akses masuk dari Indonesia kok," ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis(15/7/2021).
Jika pemerintah membiarkan TKA masuk dalam situasi sekarang, lanjut Said, justru akan memperparah kasus Covid-19 di Indonesia. Bahkan saat ini, dia melaporkan bahwa TKA asal Jepang memiliki kasus positif terbanyak. Dari 10 TKA asal Jepang, 3-4 orang diantaranya positif Covid-19, sehingga otoritas Jepang menarik pulang warga negaranya. "Ini baru perusahaan Jepang, bagaimana dengan perusahaan lain yang penerapan protokol kesehatannya lemah?" cetus Said.
Dia menyampaiakn, masih banyak TKA di Indonesia yang tersebar bekerja mulai dari Morowali, Banjarmasin, hingga Papua. Tentunya, dengan situasi sekarang, dia menegaskan supaya pemerintah tidak boleh lepas tangan mengawasi TKA. "Kami meminta pemerintah untuk benar-benar memperhatikan situasi tenaga kerja asing," tandasnya.
(ind)