AS Memperingatkan Soal Risiko Bisnis di Hong Kong, China Memperburuk Situasi

Sabtu, 17 Juli 2021 - 05:44 WIB
loading...
AS Memperingatkan Soal...
Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan kepada perusahaan soal risiko melakukan bisnis di Hong Kong. Hal ini setelah China memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di sana sejak tahun lalu. Foto/Dok
A A A
HONG KONG - Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan kepada perusahaan soal risiko melakukan bisnis di Hong Kong . Hal ini setelah China memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di sana sejak tahun lalu.

Baca Juga: Setahun, 117 Orang Ditangkap di Bawah Undang-undang Keamanan Hong Kong

Seorang penasihat bisnis memberi tahu perusahaan multinasional bahwa mereka harus tunduk pada hukum dan bisa jadi orang-orang mereka dapat ditangkap di bawah UU baru. Risiko lainnya mungkin termasuk harus menyerahkan data kepada otoritas Cina.

Presiden Biden mengatakan pada hari Kamis bahwa "situasi di Hong Kong memburuk". Presiden memperingatkan: "Pemerintah China tidak menjaga komitmen yang dibuatnya, bagaimana hal itu berpengaruh dengan Hong Kong".

Undang-undang keamanan nasional diperkenalkan di Hong Kong tahun lalu usai mengundang protes atas undang-undang ekstradisi. Protes tersebut berubah menjadi kekerasan dan berevolusi menjadi gerakan anti-China dan pro-demokrasi yang lebih luas.

Aturan baru itu diyakini membuatnya lebih mudah untuk menghukum demonstran dan mengurangi otonomi kota. Peringatan yang dikeluarkan juga mencakup beberapa bidang lain termasuk kebebasan pers, privasi data dan sanksi yang diberlakukan oleh kedua belah pihak.

Sebagai bagian dari pembaruan pada hari Jumat, AS juga mengumumkan sanksi terhadap tujuh pejabat China atas apa yang digambarkannya sebagai "erosi aturan hukum".

Jeff Moon, mantan asisten perwakilan perdagangan AS yang fokus pada kebijakan Hong Kong selama pemerintahan Obama, mengatakan kepada BBC: "Saya pikir ini cukup serius. Saya pikir itu adalah cerminan dari perubahan dramatis yang telah terjadi di Hong Kong."

Dia menunjukkan, bahwa ratusan perusahaan Amerika melakukan bisnisnya di Hong Kong. Menurut Kamar Dagang Amerika di Hong Kong, setidaknya ada sekitar 280 perusahaan memiliki kantor pusat regional di sana.

Dikatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia menyadari "lingkungan geopolitik yang semakin rumit dan risikonya".

"Kami hadir untuk mendukung anggota kami untuk menavigasi tantangan dan risiko tersebut sekaligus menangkap peluang berbisnis di wilayah ini (Hong Kong)," katanya.

Pebisnis dengan operasi atau staf di Hong Kong harus mempertimbangkan potensi risiko reputasi dan hukum, kata penasihat itu.

Baca Juga: 'Badai Hujan Hitam' Paksa Bursa Hong Kong Tutup Sementara

Moon menambahkan bahwa meskipun Hong Kong adalah pusat ekonomi yang sangat berharga. Namun apa yang disebut prinsip "satu negara, dua sistem", berpotensi membuat daya tariknya buat perusahaan asing akan berubah.

Namun, penasihat tidak merekomendasikan bisnis untuk menarik diri dari Hong Kong. Tetapi Jamieson Greer, seorang pengacara perdagangan internasional dan mantan kepala staf untuk Perwakilan Dagang AS Bob Lighthizer selama pemerintahan Trump, mengatakan kepada BBC bahwa perusahaan dapat mempertimbangkan untuk pergi.

"China dan AS pada dasarnya sekarang memberi tahu lembaga keuangan, ekuitas swasta, lembaga pembiayaan lainnya, bahwa mereka mungkin harus memilih," katanya.

Beijing mengatakan akan menindaklanjuti dengan "respons tegas" terhadap tindakan apa pun yang diambil oleh Washington. "Kami mendesak pihak AS untuk berhenti ikut campur dalam masalah Hong Kong dan urusan internal China dalam bentuk apa pun," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kepada konferensi berita pada hari Jumat.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Usai Perang dengan Iran,...
Usai Perang dengan Iran, Trump Janji Ekonomi AS Segera Bangkit
Pasokan Teluk Pulih,...
Pasokan Teluk Pulih, Harga Minyak Mentah Brent Turun ke Level Terendah dalam Empat Bulan
Janji Manis Investasi...
Janji Manis Investasi Rp5.323 Triliun di Balik Kesepakatan Damai AS-Iran
Menkeu Purbaya di Nankai...
Menkeu Purbaya di Nankai University: Mesin Ekonomi Indonesia Melaju Kencang, Fiskal Sehat dan Tangguh
Menkeu Purbaya: Panda...
Menkeu Purbaya: Panda Bond Indonesia Dapat Dukungan Penuh Bank Sentral China
Lanjutkan Dedolarisasi,...
Lanjutkan Dedolarisasi, China dan Indonesia Buang Dolar Rp229,6 Triliun dalam 4 Bulan
Pengaruh Wali Kota Muslim...
Pengaruh Wali Kota Muslim New York Ini Makin Kuat, Siapa yang Didukungnya Menang!
Mobil Buatan Amerika...
Mobil Buatan Amerika Serikat Dapat Ujian Besar di Pasar Jepang
Pilot F-15 AS: Serangan...
Pilot F-15 AS: Serangan Drone Iran Membentuk Formasi Ubur-ubur
Rekomendasi
Dokter Tifa: Dakwaan...
Dokter Tifa: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Berisi Pasal Lemah
Gus Yaqut Sakit, KPK...
Gus Yaqut Sakit, KPK Bantarkan Penahanannya ke RS Polri Kramatjati
Pengaruh Wali Kota Muslim...
Pengaruh Wali Kota Muslim New York Ini Makin Kuat, Siapa yang Didukungnya Menang!
Berita Terkini
ONDA Bidik Kebutuhan...
ONDA Bidik Kebutuhan Renovasi Rumah dengan Sistem Terintegrasi
Usai Perang dengan Iran,...
Usai Perang dengan Iran, Trump Janji Ekonomi AS Segera Bangkit
Gandeng Mitra Global,...
Gandeng Mitra Global, PT WCS Dorong Ekosistem Pertanian Berbasis Digital
Telkom Catat Pendapatan...
Telkom Catat Pendapatan Rp146,7 Triliun, DPR Minta Soliditas Dijaga
Kemenkop dan Rumah Energi...
Kemenkop dan Rumah Energi Dorong Koperasi Jadi Motor Transisi Energi
Plaza Seremoni IKN Karya...
Plaza Seremoni IKN Karya Brantas Abipraya Raih Penghargaan Lanskap Internasional MLAA 2026
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved