Airlangga Sebut New Normal Bisa Menekan Angka PHK

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo sedang menyusun skenario tatanan kehidupan normal baru atau new normal , dengan memperkuat sektor kesehatan dan penyesuaian kegiatan ekonomi. Skenario new normal ini demi memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan penerapan new normal akan bisa menekan angka korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Penerapan new normal ini agar kita bisa menekan korban daripada Covid-19. Di samping itu, juga menekan korban dari PHK dan merestart sosial ekonomi," katanya seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Rabu, (27/5/2020).

Airlangga berharap dengan new normal, nantinya Indonesia dapat mencapai tahapan produktif dan aman dari Covid-19. Pemerintah pun akan mendorong agar kehidupan berjalan ke arah normal baru dengan memperhatikan data dan fakta di lapangan.

"Kita mendorong new normal dengan kriterianya adalah penurunan tingkat infeksi dan kematian akibat Covid-19. Kemudian mendorong pemulihan ekonomi dengan pembukaan atau penyesuaian kegiatan ekonomi setelah kurva melandai. Dan melakukan kegiatan berbasis dorongan fiskal dan moneter sehingga diharapkan keluar dari resesi ekonomi," paparnya.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mendesain program penyesuaian Covid-19, secara bertahap untuk setiap fase pembukaan sektor ekonomi. Dia menegaskan tahapan tersebut tetap memperhatikan dimensi kesehatan. Dalam hal ini, perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas layanan kesehatan, dimensi kesiapan sosial ekonomi, protokol-protokol untuk setiap sektor, wilayah, dan transportsi yang terintegrasi.



"Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan protokol yang secara umum mengatur aturan tempat kerja, aturan bagi pekerja. Kemudian koordinasi tempat kerja dan Pemda,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan telah ada surat edaran untuk sektor industri terkait protokol kesehatan. Dia mengatakan akan menyiapkan protokol di sektor pariwisata. Baik mengenai hotel maupun restoran dengan kapasitas yang dibatasi.

Kemudian sektor perhubungan ini sudah dijalankan. Selanjutnya sektor perdagangan terkait dengan pasar tradisional.

"Kemudian aturan ke konsumen dan waktu untuk operasional. Memang dari hasil pembicaraan dari para gubernur, yang menjadi titik rawan adalah terkait dengan pengaturan pasar tradisional," ujarnya.

Sektor lain yang juga disaipkan adalah manufaktur. Lalu, perkebunan yang selama ini masih terus berjalan. Sementara sektor pertambangan dinilai jauh dari masyarakat.

"Kemudian sektor pertanian yang sedang melakukan panen sampai saat sekarang. Nah ini adalah sektor-sektor yang masih bisa beraktivitas. Dan tentunya nanti dengan BNPB akan terus dikoordinasikan," pungkasnya.