Ternyata Ini Tujuan PPKM Darurat Resmi Ganti Nama Jadi Level 4
loading...
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah secara resmi mengganti nama PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 berlaku mulai 21-25 Juli 2021 mendatang. Tujuan PPKM Level 4 meningkatkan testing, tracing, treatment di masyarakat.
Hal itu sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 21-25 Juli 2021.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa penguatan 3T dilakukan untuk melihat perkiraan suspek di wilayah kabupaten atau kota. "Akan ada testing lebih, akan ada perkiraan orang suspek, kalau tidak tercapai angka tersebut kita akan koreksi untuk menemukan suspek," ujarnya saat konferensi pers bersama jajaran Menko, Rabu (21/7/2021).
Dikutip dari Inmendagri No.23 Tahun 2021, Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate lebih kecil dari sepuluh persen; testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat.
Adapun ketentuannya jika positivity rate mingguan lebih kecil dari lima persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 1; jika positivity rate mingguan di atas lima persen - lebih kecil dari 15 persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 5; dan jika positivity rate mingguan di atas dari 15 persen - lebih kecil dari 25 persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 10; sedangkan jika positivity rate mingguan di atas 25 persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 15.
Dalam peraturan Inmendagri tersebut juga disebutkan bahwa penetapan zonasi yang tetap akan menjadikan suatu daerah berkinerja sesuai yang diharapkan. "Dengan demikian daerah akan mencapai target minimal untuk bisa melakukan testing nantinya kita akan bisa satukan dengan laju terhadap estimasi penularan dengan varian delta," ujar Yusharto.
Hal itu sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali yang berlaku mulai 21-25 Juli 2021.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa penguatan 3T dilakukan untuk melihat perkiraan suspek di wilayah kabupaten atau kota. "Akan ada testing lebih, akan ada perkiraan orang suspek, kalau tidak tercapai angka tersebut kita akan koreksi untuk menemukan suspek," ujarnya saat konferensi pers bersama jajaran Menko, Rabu (21/7/2021).
Dikutip dari Inmendagri No.23 Tahun 2021, Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate lebih kecil dari sepuluh persen; testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat.
Adapun ketentuannya jika positivity rate mingguan lebih kecil dari lima persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 1; jika positivity rate mingguan di atas lima persen - lebih kecil dari 15 persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 5; dan jika positivity rate mingguan di atas dari 15 persen - lebih kecil dari 25 persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 10; sedangkan jika positivity rate mingguan di atas 25 persen, maka jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) adalah 15.
Dalam peraturan Inmendagri tersebut juga disebutkan bahwa penetapan zonasi yang tetap akan menjadikan suatu daerah berkinerja sesuai yang diharapkan. "Dengan demikian daerah akan mencapai target minimal untuk bisa melakukan testing nantinya kita akan bisa satukan dengan laju terhadap estimasi penularan dengan varian delta," ujar Yusharto.
(nng)
Explore More