Ingin Bersaing? Literasi Digital UMKM Harus Ditingkatkan

Tahun depan Kemenkominfo tidak lagi fokus pada pelatihan penjualan. Kementerian ini akan fokus pada adopsi teknologi digital, terutama bagi UMKM. Nyoman menjelaskan, mereka akan diajari penggunaan QRIS sehingga transaksi bisa via gawai. Barang terjual dan uang yang masuk langsung tercatat pada pembukuan. Pelaku UMKM pun akan diberikan pelatihan bagaimana mengoperasikan aplikasi laporan keuangan dan manajemen ketersediaan barang.

Lewat marketplace para pelaku UMKM di berbagai daerah bisa menawarkan produknya ke seluruh dunia. Marketplace ini membuat cara berdagang menjadi mudah dengan berbagai fiturnya. Harus diakui, masih banyak yang menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram sebagai tempat mereka berjualan. Nyoman menilai itu sebenarnya tidak efektif.

Apkasi Dorong UMKM Melek Digital
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mencatat, jumlah UMKM yang telah terhubung (on boarding) ke dalam ekosistem digital baru 8 juta. "Salah satu daerah yang memiliki potensi bagus dalam pemanfaatan digitalisasi yaitu DKI Jakarta yang 41,6% UMKM di sini sudah menggunakan media sosial dan pemasaran digital dalam operasional usaha," tutur Sekjen Apkasi Adnan Purichta Ichsan.

Selain DKI Jakarta, banyak pelaku UMKM di Jawa Barat yang mulai memanfaatkan peluang bisnis di pasar digital. Aktivitas pelaku UMKM Jawa Barat di marketplace pun semakin masif. "Di salah satu marketplace, ada kenaikan sekitar 31% UMKM‎ yang on boarding. Lalu, aktivitas UMKM Jawa Barat juga meningkat, ini terlihat dari pelaku UMKM di daerah tersebut yang aktif di marketplace mencapai 57%," tambahnya.

Salah satu ‎faktor penyebab meningkatnya aktivitas UMKM Jawa Barat di pasar digital adalah adanya Gerakan Nasional (Gernas) ‎Bangga Buatan Indonesia. Selain mempromosikan produk UMKM, dia menganggap Gernas BBI mampu meningkatkan kepercayaan dan antusiasme masyarakat untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

Gernas BBI di Jawa Barat membuat nilai transaksi dari penjualan langsung mencapai Rp2,7 miliar. Angka tersebut berpotensi meningkat karena belum semua kabupaten dan kota melaporkan. Kemudian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat terus menginventarisasi nilai transaksi dari penjualan tidak langsung atau online. "Hampir ada 100 event dalam Gernas BBI, tapi baru beberapa kabupaten dan kota yang melapor ke kami, transaksinya Rp2,7 miliar. Itu penjualan langsung," tuturnya.

Meskipun di beberapa daerah pemanfaatan literasi digital sudah banyak dikembangkan oleh UMKM, di daerah tertentu yang memiliki potensi UMKM tinggi pun belum sepenuhnya "melek" digitalisasi. Salah satunya di DI Yogyakarta, daerah dengan 521.000 UMKM dan didominasi oleh sektor nonpertanian (98,7%). Dari jumlah itu perinciannya Sleman 104.395 UMKM, Bantul 138.332, Gunungkidul 111.655, dan Kulonprogo 64.054. "Para pelaku UMKM ini banyak menghadapi persoalan. Tidak hanya infrastruktur internet, tetapi gagap teknologi, kurang inovasi, modal terbatas, hingga tidak memiliki badan hukum. Bahkan, ada sekitar 87,22% UMKM di DI Yogyakarta ini tidak menjalin kemitraan, lalu 97,67% tidak berbadan hukum," ujarnya.

Sebagian besar UMKM di daerah tersebut tidak menggunakan teknologi. Padahal, di era saat ini teknologi digital sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM agar memiliki daya saing. "Mereka lebih mengedepankan penjualannya secara manual, terbukti ada 90,96% UMKM di DI Yogyakarta tidak menggunakan komputer dalam usahanya. UMKM yang menggunakan komputer hanya 9%," ungkapnya.

Di sisi lain, UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dalam pemasarannya pun jarang yang secara khusus menggunakan website. Mereka lebih banyak menggunakan marketplace. "Sehingga kadang dibajak oleh pembeli asing, lalu diborong untuk dijual lagi," lanjutnya.