Dikuasai Taliban, Ekonomi Afghanistan Diramal Makin Suram

LONDON - Taliban yang merebut kekuasaan di Afghanistan telah mendorong salah satu negara termiskin di dunia itu kembali menjadi pusat perhatian. Kekerasan, ketidakstabilan, dan korupsi selama bertahun-tahun telah melumpuhkan ekonomi Afghanistan, mempersulit bisnis untuk berkembang dan membuat sebagian besar penduduk tetap miskin.

Setelah menyusut 2% pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, IMF memperkirakan produk domestik bruto (PDB) berada di jalur pemulihan ekonomi dan tumbuh sebesar 2,7% tahun ini karena mobilitas dan perdagangan mulai dilanjutkan. Itu sejalan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,5% dalam beberapa tahun terakhir, tetapi jauh di bawah tingkat satu digit yang diskalakan dalam dekade setelah invasi AS tahun 2001.



Pergolakan terakhir membuat prospek ekonomi negara itu semakin genting. Fitch pada hari Jumat lalu memperkirakan ekonomi Afghanistan akan mengalami kontraksi tajam turun hingga 20%. Lebih suramnya lagi, aliran remitansi dan bantuan internasional yang diandalkan Afghanistan di masa depan semakin tidak pasti. Dikutip dari Reuters, Selasa (24/8) Bank Dunia melaporkan, aliran remitasi dari luar ke Afghanistan mencapai USD789 juta pada 2020 atau sekitar 4% dari PDB.

Asian Development Bank (ADB) melaporkan sekitar dua pertiga penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan kurang dari USD1,90 per hari atau naik dari 55% pada 2017. Pertanian adalah sumber pendapatan utama bagi sebagian besar warga Afghanistan dan ekspor utama negara tersebut.

Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, Afghanistan mengekspor barang senilai USD783 juta pada 2020, penurunan hampir 10% dibandingkan tahun 2019. Buah-buahan kering, kacang-kacangan, dan tanaman obat merupakan sebagian besar ekspor, terutama ke India dan Pakistan. Tetapi impor minyak, makanan, dan mesin yang besar berarti Afghanistan mengalami defisit perdagangan yang amat besar.

Meskipun memiliki salah satu tingkat utang terendah di dunia relatif terhadap PDB, Afghanistan dianggap berisiko tinggi gagal bayar bahkan sebelum gejolak saat ini, mengingat ketergantungannya yang tinggi pada hibah dan pinjaman lunak yang menyumbang sekitar sepertiga dari PDB.

Selain kemelut politik dan keamanan di dalam negeri, pandemi COVID-19 membuat keuangan negara tersebut semakin terpuruk. Untuk pemulihan ekonomi Afghanistan dari pandemi, IMF pada bulan November menggelontorkan USD370 juta melalui fasilitas kredit yang diperpanjang, ditindaklanjuti dengan janji donor internasional sebesar USD12 miliar dalam bentuk bantuan sipil.

IMF mengatakan pada hari Rabu bahwa Afghanistan tidak akan dapat mengakses sumber daya IMF, termasuk alokasi baru cadangan Hak Penarikan Khusus, karena ketidakpastian atas pengakuan pemerintah Taliban. Selain IMF dan pemberi pinjaman multilateral lainnya, Arab Saudi dan Kuwait termasuk di antara kreditur bilateral.

Berdasarkan laporan IMF, stok utang luar negeri resmi Afghanistan diproyeksikan mencapai USD1,7 miliar pada 2021, sekitar 8,6% dari PDB. Tingkat utang tetap relatif rendah sejak negara tersebut menerima keringanan utang lebih dari satu dekade lalu di bawah Inisiatif Negara-Negara Miskin Berutang Besar (HIPC), serta pembatalan utang tambahan dari kreditur Paris Club.

Pengambilalihan Taliban kemungkinan akan menggagalkan rencana untuk memulai pasar utang Afghanistan dan memanfaatkan tabungan domestik. Pihak berwenang telah berupaya untuk menerbitkan sukuk perdana pada awal 2022.



Inflasi telah dijinakkan menyusul lonjakan besar harga pangan pada April tahun lalu, tetapi pemulihan permintaan berikutnya dan panen yang lemah diperkirakan akan mendorong harga lebih tinggi. Pejabat DAB Ajmal Ahmady yang telah meninggalkan negara itu, mengatakan melalui Twitter bahwa ia mengharapkan Taliban untuk menerapkan kontrol modal yang lebih ketat dan membatasi akses dolar. "Sementara depresiasi mata uang lebih lanjut akan memicu kenaikan inflasi yang akan merugikan orang miskin karena harga pangan naik," kata dia.