Turunkan Emisi Karbon Engga Bisa Dilakukan Pemerintah Sendiri, Butuh Kolaborasi

Artinya, daerah dengan kinerja ekologi baik karena dapat melestarikan hutan yang lebih luas akan mendapatkan insentif dana yang lebih besar. Ketika data wilayah tutupan hutan itu dimasukkan ke dalam perhitungan DAU, maka kabupaten-kabupaten kaya hutan ini akan mendapatkan tambahan dana insentif yang besar.

”Bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Bahkan, daerah yang memiliki tutupan hutan sangat besar bisa mendapatkan tambahan dana lebih dari seratus juta rupiah,” kata tim riset RCCC UI Rafie Mohammad.

Lain lagi halnya yang dilakukan oleh Danone Indonesia. Produsen makanan dan minuman ini ambil bagian dengan melakukan konservasi lahan. Menurut Head of Climate & Water Stewardship, Danone Indonesia, Ratih Anggraeni, selama 10 tahun terakhir pihaknya telah menanam 2,4 juta pohon di wilayah seluas 6.000 hektar yang tersebar di 15 kabupaten di Indonesia.

Bahkan menurut Ratih, Danone tak hanya melakukan penanaman pohon, tetapi juga melakukan monitoring terhadap pohon-pohon yang sudah ditanam. Belum lagi , Danone juga membangun taman keanekaragaman hayati dan hutan kota di 19 lokasi.

Peran aktif berbagai kalangan ini diapresiasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. “Itu semua sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Dukungan, partisipasi, dan berbagai tidakan konkrit untuk kemudian kita sama-sama mensukseskan pembangunan yang lebih sustainable,” kata Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Dian Lestari.

Dian juga mengungkapkan bahwa pemerintah sendiri telah mengembangkan strategi kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang disebut dengan Climate Change Fiscal Framework. Strategi ini pada intinya adalah upaya menggunakan fiscal tool untuk mengoptimalkan mobilisasi pembiayaan perubahan iklim.

“Secara akumulasi, dalam 4 tahun terakhir realisasi belanja APBN untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tercatat mencapai Rp 347,04 triliun,” ujar Dian.