Tak Ingin Kecolongan Varian Mu dan Lambda, Luhut Fokus pada Jalur Tikus
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tak ingin kecolongan kasus Covid varian baru . Pihaknya pun telah menginstruksikan TNI dan Polri untuk meningkatkan pengawasan di berbagai titik jalur masuk perjalanan.
"Salah satu risiko berasal dari luar negeri terutama melihat masih tingginya kasus Covid-19 di negara-negara tetangga. Kami sudah perintahkan TNI dan Polri untuk melakukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tikus, baik di darat maupun laut," kata Luhut melalui konferensi virtual, Senin (20/9/2021).
Menurut Luhut, pemerintah juga tidak ingin lagi kecolongan lolosnya varian baru, seperti Covid varian Mu dan Lambda masuk ke Indonesia.
"Untuk mencegah hal itu terjadi, pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing dan Indonesia yang datang," ujarnya.
Dalam kesempatannya, Luhut menjelaskan arahan yang diberikan oleh Presiden dalam Rapat Terbatas hari ini terkait perubahan level PPKM yang diberlakukan selama dua minggu untuk Jawa-Bali. Perubahan level PPKM akan terus dievaluasi setiap periode waktu tertentu.
"Meski demikian evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat," pungkasnya.
"Salah satu risiko berasal dari luar negeri terutama melihat masih tingginya kasus Covid-19 di negara-negara tetangga. Kami sudah perintahkan TNI dan Polri untuk melakukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tikus, baik di darat maupun laut," kata Luhut melalui konferensi virtual, Senin (20/9/2021).
Menurut Luhut, pemerintah juga tidak ingin lagi kecolongan lolosnya varian baru, seperti Covid varian Mu dan Lambda masuk ke Indonesia.
"Untuk mencegah hal itu terjadi, pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing dan Indonesia yang datang," ujarnya.
Dalam kesempatannya, Luhut menjelaskan arahan yang diberikan oleh Presiden dalam Rapat Terbatas hari ini terkait perubahan level PPKM yang diberlakukan selama dua minggu untuk Jawa-Bali. Perubahan level PPKM akan terus dievaluasi setiap periode waktu tertentu.
"Meski demikian evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat," pungkasnya.
(uka)