Lucunya Obligor BLBI, Ada yang Enggak Ngaku Punya Utang ke Negara
loading...
Menkeu Sri Mulyani menyebutkan bahwa dari 24 obligor yang dipanggil Satgas BLBI, ada yang mengaku tak memiliki utang ke negara. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ( Satgas BLBI ) terus menagih obligor atau debitur tagihan dana. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, hingga saat ini ada 24 pemanggilan bagi debitur atau obligor.
Adapun, dari 24 laporan pemanggilan ini kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah obligor yang menghadiri panggilan dan mengakui memiliki kewajiban berupa utang kepada negara. Selanjutnya, kelompok kedua adalah obligor yang mengakui utangnya, namun menawarkan penyelesaian utang yang tidak realistis sehingga ditolak oleh tim Satgas BLBI.
"Kelompok yang ketiga adalah yang hadir, tapi mengaku enggak punya utang," ujar Menkeu dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (21/9/2021).
Sedangkan kelompok keempat adalah obligor yang tidak menghadiri panggilan yang diberikan, namun memiliki surat janji. Terakhir adalah kelompok Kelima yang sama sekali tidak hadir.
Sejauh ini, belum ada rincian nama-nama obligor sesuai pengelompokan tersebut dari Satgas BLBI. Menkeu menegaskan, pemerintah akan menyikapi kelompok-kelompok obligor ini sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terakhir mengungkapkan bahwa nilai utang BLBI kepada negara hingga kini mencapai lebih dari Rp 110 triliun.
Satgas BLBI bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Bareskrim, Kapolri dan berbagai kementerian serta lembaga terus berupaya menyelesaikan hak tagih uang negara BLBI. Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tenggat penyelesaian kasus BLBI ini hingga Desember 2023.
Adapun, dari 24 laporan pemanggilan ini kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah obligor yang menghadiri panggilan dan mengakui memiliki kewajiban berupa utang kepada negara. Selanjutnya, kelompok kedua adalah obligor yang mengakui utangnya, namun menawarkan penyelesaian utang yang tidak realistis sehingga ditolak oleh tim Satgas BLBI.
"Kelompok yang ketiga adalah yang hadir, tapi mengaku enggak punya utang," ujar Menkeu dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (21/9/2021).
Sedangkan kelompok keempat adalah obligor yang tidak menghadiri panggilan yang diberikan, namun memiliki surat janji. Terakhir adalah kelompok Kelima yang sama sekali tidak hadir.
Sejauh ini, belum ada rincian nama-nama obligor sesuai pengelompokan tersebut dari Satgas BLBI. Menkeu menegaskan, pemerintah akan menyikapi kelompok-kelompok obligor ini sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.
Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terakhir mengungkapkan bahwa nilai utang BLBI kepada negara hingga kini mencapai lebih dari Rp 110 triliun.
Satgas BLBI bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Bareskrim, Kapolri dan berbagai kementerian serta lembaga terus berupaya menyelesaikan hak tagih uang negara BLBI. Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tenggat penyelesaian kasus BLBI ini hingga Desember 2023.
(fai)
Explore More