UMKM Kena PPh Normal di 2022, Asosiasi Mohon Ditinjau Kembali
loading...
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI akan mengembalikan tarif pajak penghasilan (PPh) UMKM menjadi normal mulai tahun depan. Asosiasi UMKM Indonesia meminta, pemerintah meninjau kembali. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan RI akan mengembalikan tarif pajak penghasilan (PPh) UMKM menjadi normal mulai tahun depan. Hal ini lantaran skema PPh UMKM dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet akan habis masa transisinya per 2022.
Sehingga Koperasi, UMKM, dan CV yang memiliki usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak PPh normal mulai tahun depan yakni 1%. Skema PPh normal untuk UMKM terdapat di dalam PP 23/2018.
Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, pihak asosiasi meminta pemeritah untuk meninjau dan mempertimbangkan kembali rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif pajak penghasilan.
“Intinya setiap langkah yang diambil atau kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah tentunya harus ada justifikasi, tidak bisa ujug-ujug naik, dan kita harus sama-sama melihat apa maksud pemerintah dalam menghapus PP No 23 itu,” kata Edy saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (24/9/2021).
Menurutnya aturan yang mengatur hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan juga pernah dinaikan di tahun 2013 silam.
“Dari yang sebelumnya pajak penghasilan 0,5 persen ini apa sebenarnya impactnya dan kami akan memberikan komentar sesuai apa yang terjadi. Bagaimana kondisinya jika saat menurunkan menjadi 0,5 persen ini apakah sudah membaik atau belum, jika belum kenapa tidak dilanjutkan,” paparnya.
Sambung dia menerangkan, dengan pencapaian atas maksimalnya dari PP No 23 tahun 2018 tersebut pada 0,5%. Jika belum terpenuhi kemudian kenapa Pemerintah menaikan kembali.
“Jadi kami mohon dipertimbangkan kembali, ditinjau kembali apa alasan dan justifikasi, sehingga apa tujuannya hadir pada tahun 2018 saat itu. Terlebih kan saat ini peran pemerintah seharusnya sangat dibutuhkan kepada keberpihakan terhadap negara khususnya pelaku UMKM,” tuturnya.
Sehingga Koperasi, UMKM, dan CV yang memiliki usaha dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak PPh normal mulai tahun depan yakni 1%. Skema PPh normal untuk UMKM terdapat di dalam PP 23/2018.
Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, pihak asosiasi meminta pemeritah untuk meninjau dan mempertimbangkan kembali rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif pajak penghasilan.
“Intinya setiap langkah yang diambil atau kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah tentunya harus ada justifikasi, tidak bisa ujug-ujug naik, dan kita harus sama-sama melihat apa maksud pemerintah dalam menghapus PP No 23 itu,” kata Edy saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (24/9/2021).
Menurutnya aturan yang mengatur hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan juga pernah dinaikan di tahun 2013 silam.
“Dari yang sebelumnya pajak penghasilan 0,5 persen ini apa sebenarnya impactnya dan kami akan memberikan komentar sesuai apa yang terjadi. Bagaimana kondisinya jika saat menurunkan menjadi 0,5 persen ini apakah sudah membaik atau belum, jika belum kenapa tidak dilanjutkan,” paparnya.
Sambung dia menerangkan, dengan pencapaian atas maksimalnya dari PP No 23 tahun 2018 tersebut pada 0,5%. Jika belum terpenuhi kemudian kenapa Pemerintah menaikan kembali.
“Jadi kami mohon dipertimbangkan kembali, ditinjau kembali apa alasan dan justifikasi, sehingga apa tujuannya hadir pada tahun 2018 saat itu. Terlebih kan saat ini peran pemerintah seharusnya sangat dibutuhkan kepada keberpihakan terhadap negara khususnya pelaku UMKM,” tuturnya.
Explore More