Bahaya, Sri Mulyani Bongkar Birokrasi Kolot di Lingkungan PNS
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sulitnya melakukan transformasi digital di lingkungan pemerintah. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan sulitnya melakukan transformasi digital di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya lembaga/kementerian cenderung masih kolot sehingga masih banyak yang tidak mau diajak tranformasi digital.
"Birokrasi kita masih kolot dan sulit untuk diajak bertransformasi digital. Mau tidak mau kita sebagai aparat, SDM di birokrasi harus mengubah mindset supaya menjadi lebih baik," ujar Sri Mulyani saat video virtual, Selasa (19/10/2021).
Dia mengungkapkan kolotnya birokrasi disebabkan karena SDM di pemerintah tidak ingin perizinan semakin mudah, cepat dan memotong rantai suap di kementerian/lembaga. Itu sebabnya perizinan dan pelayanan publik masih sangat lambat.
Padahal dengan transformasi digital pelayanan lebih efisien, simpel, fleksibel dan efisien. Sebab itu, cara berfikir PNS maupun SDM di lingkungan PNS harus berubah karena berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik mencerminkan wajah nyata pemerintahan yang baik. "Pelayanan publik yang baik membuktikan kehadiran nyata negara," kata dia.
Transformasi digital juga terus diimplementasikan di Kementerian Keuangan. Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara harus beradaptasi dengan tekonologi baik sektor internal maupun eksternal. "Secara inklusif kita harus mampu bersinergi antar berbagai unit. Inklusif keluar ini artinya harus mampu melayani masyarakat dan sstakeholder untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik," jelasnya.
"Birokrasi kita masih kolot dan sulit untuk diajak bertransformasi digital. Mau tidak mau kita sebagai aparat, SDM di birokrasi harus mengubah mindset supaya menjadi lebih baik," ujar Sri Mulyani saat video virtual, Selasa (19/10/2021).
Dia mengungkapkan kolotnya birokrasi disebabkan karena SDM di pemerintah tidak ingin perizinan semakin mudah, cepat dan memotong rantai suap di kementerian/lembaga. Itu sebabnya perizinan dan pelayanan publik masih sangat lambat.
Padahal dengan transformasi digital pelayanan lebih efisien, simpel, fleksibel dan efisien. Sebab itu, cara berfikir PNS maupun SDM di lingkungan PNS harus berubah karena berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik mencerminkan wajah nyata pemerintahan yang baik. "Pelayanan publik yang baik membuktikan kehadiran nyata negara," kata dia.
Transformasi digital juga terus diimplementasikan di Kementerian Keuangan. Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara harus beradaptasi dengan tekonologi baik sektor internal maupun eksternal. "Secara inklusif kita harus mampu bersinergi antar berbagai unit. Inklusif keluar ini artinya harus mampu melayani masyarakat dan sstakeholder untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik," jelasnya.
(nng)
Explore More