UE Masih Butuh Kelapa Sawit RI, Petani Harus Menyiapkan Langkah Konkret

JAKARTA - Langkah Kepala Staf Presiden, Moeldoko menjembatani dan memfasilitasi petemuan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, mendapat apresiasi dari Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW).

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif IBSW, Nova Andika. Menurutnya langkah Moeldoko memberi secercah harapan bagi para petani sawit di Indonesia.

“Bersyukur sekali pertemuan para petani kelapa sawit dengan Dubes Uni Eropa terjadi. Semoga ini menjadi langkah awal menjawab pertanyaan besar para petani kelapa sawit kita,” ujarnya.



Sebelumnya pada tahun 2018, Uni Eropa sebagaimana dilansir situs resmi Europa.eu, menetapkan Renewable Energy Directive (RED) II dan telah menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 40% pada tahun 2030.

Selain itu, lembaga studi kebijakan dan kampanye lingkungan di Eropa menyebutkan bahwa proses produksi biodiesel sawit menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar.

Kendati demikian dari audiensi ini, Nova menilai para petani dapat menyiapkan upaya-upaya konkret agar kelapa sawit bisa tembus ekspor Eropa.

Dari pertemuan yang diprakarsai KSP Moeldoko, Nova menyatakan bahwa yang dipermasalahkan Uni Eropa adalah soal keberlanjutan biofuel yang berasal dari kelapa sawit, bukan pada kelapa sawitnya. “Penegasan dari KSP Moeldoko benar-benar membuka mata teman-teman Asosiasi," lanjutnya.

Itu berarti lanjut Nova, Uni Eropa masih membutuhkan kelapa sawit. “Toh pada akhirnya mereka juga yang sangat butuh. Hal ini terbukti terjadi kenaikan sekitar 26% pada 2020," ungkapnya.

“Kita juga mendukung dan sama berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Agar win win solution, Uni Eropa sebaiknya memberikan knowledge transfer kepada para petani Indonesia agar dapat tembus pasar Eropa. Jika itu bisa, maka kebutuhan akan kelapa sawit Eropa akan terpenuhi dari ekspor kelapa sawit Indonesia,” terangnya.