Hilirisasi Riset, Keterlibatan Pelaku Industri Didorong

"Riset sudah banyak tapi banyak yang tidak jadi produk komersial. Maka diperlukan satu jembatan antara proses mulai dari invensi kemudian inovasi," katanya.

Mego menilai perlu ada pihak yang bisa menjadi 'jembatan' agar inventor dan investor bisa berkolaborasi. "Saya gembira ada AII yang siap menjembatani kelemahan itu," terangnya.

Karena bicara inovasi, menurut Mego, sebenarnya banyak investasi yang akan masuk. Investasi itu tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga bisa dari sumber dana di dalam negeri. Dan investasi dalam negeri jumlahnya cukup banyak.

"Pemerintah juga menyiapkan regulasi bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan riset di Tanah Air, lewat kebijakan 'tax deduction' yang maksimal hingga 300 %. Pemerintah juga memberi dukungan berupa insentif bagi pelaku riset, yaitu royalti bisa dibayarkan 'incash'," ucap Mego.

Pembayaran royalti bagi inventor, menurut Mego, tergantung penetapannya. Biasanya untuk teknologi diberikan 60 % untuk pemerintah dan 40 % untuk inventornya. Berapapun besaran royalti yang diberikan, pembagian dananya merujuk pada ketetapan tersebut.

Pernyataan senada dikemukakan Ketua Umum AII, Prof Didiek Hadjar Goenadi. Ia menyebut menciptakan inovasi bukanlah hal yang mudah dan murah. Prosesnya memiliki risiko dan biaya tinggi, yang mencakup perubahan struktural terkait restrukturisasi keseluruhan ekonomi.

"Kehadiran BRIN menjadi angin segar bagi inventor di Indonesia, apalagi tadi disebutkan ada insentif bagi inventor untuk invensi yang akan diproduksi massal," katanya.

Pemberian insentif bagi inventor, lanjut Prof Goenadi sebenarnya telah menjadi pembahasan AII sejak organisasi tersebut didirikan 20 tahun lalu. Namun, kebijakan tersebut tidak pernah bisa dilakukan, hingga BRIN mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Semoga BRIN konsisten atas kebijakannya. Karena pengembangan riset itu untuk kepentingan dunia dan bangsa. Insentif bagi inventor penting, karena penciptaan inovasi membutuhkan banyak pengorbanan," tuturnya.