Otoritas Pelabuhan RI dan Dunia Deklarasi Lawan Covid-19

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama negara-negara yang tergabung dalam Port Autorities Roundtable (PAR) mendeklarasikan lawan Covid-19 melalui organisasi maritim internasional atau International Maritime Organization (IMO).

Indonesia yang diwakili oleh Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok bersama lebih dari 50 Otoritas Pelabuhan di dunia yang tergabung dalam Port Authority Roundtable mencanangkan deklarasi bersama yang menyerukan kepada otoritas-otoritas pelabuhan di seluruh dunia untuk berkolaborasi dan berbagi praktik terbaik dalam memastikan bahwa operasional pelabuhan tidak terganggu dan tetap dapat melayani di masa pandemi Covid 19 ini.

“Pentingnya deklarasi ini juga ditekankan oleh International Maritime Organization (IMO) melalui Surat Edaran Nomor No.4204/Add.12/Rev.1 tanggal 29 May 2020 yang menginformasikan kepada seluruh anggotanya terkait Deklarasi tersebut,” kata Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jece Julita Piris di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

Menurut Jece, dalam edaran tersebut, Sekretaris Jenderal IMO menekankan pentingnya untuk menjaga agar alur perdagangan melalui laut tidak terganggu. Namun demikian, keselamatan kehidupan di laut serta perlindungan lingkungan maritim juga harus menjadi prioritas utama.

Salah satu tujuan IMO, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi, adalah untuk memastikan ketersediaan layanan pengiriman ke perdagangan dunia untuk kepentingan kemanusiaan.

Oleh karena itulah, lanjut Jece, melalui Surat Edaran tersebut, Sekretaris Jenderal IMO mendesak semua negara anggotanya untuk mengingat hal tersebut ketika membuat keputusan dan kebijakan terkait dengan kondisi Covid-19.

“Sesuai dengan kebijakan IMO, mengalahkan virus harus menjadi prioritas utama, namun demikian perdagangan global juga harus tetap dilaksanakan dengan cara yang aman, selamat, dan berwawasan lingkungan,” ungkap Jece.

Melalui Surat Edaran tersebut, imbuh dia, IMO juga mendorong negara-negara anggota dan organisasi internasional untuk mengambil inisiatif serupa di tingkat nasional dan regional, dan menyebarkan informasi ini ke semua pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut, Jece mengungkapkan isi deklarasi tersebut, dimana anggota dari PAR mengakui pandemi Covid-19 sebagai krisis global serius yang memiliki dampak luas di banyak bidang, termasuk pedagangan global.

“Lebih dari 80% barang di dunia diangkut melalui jalur laut. Oleh karena itu kami menyadari bahwa sektor Pelabuhan dan Maritim memainkan peranan penting dalam menjaga arus perdagangan tetap terbuka dalam perjuangan global kami melawan Covid-19,” jelas Jece.

Deklarasi tersebut, ujar Jece, juga mengakui Pernyataan IMO yang menekankan pentingnya meminimalkan gangguan terhadap perdagangan laut dan kegiatan pelayaran, sehingga barang-barang vital, terutama kebutuhan dan pasokan medis yang penting dapat terus mengalir dengan baik ke berbagai wilayah di dunia.

Otoritas-Otoritas Pelabuhan di dunia yang tergabung dalam PAR berkomitmen untuk bekerjasama dan berusaha mempertahankan rantai pasokan global dan perdagangan/kargo terus berjalan dan kapal-kapal dagang dapat terus berlabuh di terminal untuk melakukan operasi kargo.

Deklarasi Covid-19 PAR pertama kali digagas pada pertemuan PAR di Singapura tanggal 24 April 2020, di mana sekitar 20 (dua puluh) anggota PAR dari Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara berkumpul bersama untuk menyatakan komitmen mereka dalam memastikan pelabuhan mereka tetap terbuka di tengah pandemi karena menyadari bahwa sektor maritim memainkan peran penting dalam menjaga arus perdagangan tetap terbuka dalam perang global melawan Covid-19.

Sejak diluncurkan, sebanyak 37 Otoritas Pelabuhan ikut serta menandatangani Deklarasi tersebut, yang didukung pula oleh International Maritime Organization (IMO) dan organisasi terkemuka lainnya seperti ICS, IAPH, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Port Services Network, American Association of Port Authorities (AAPA), Italian Port Association (ASSOPORTI), serta Maritime New Zealand.