Mentan Ajak Semua Pihak Kawal Pupuk Subsidi
loading...
A
A
A
(Baca juga:Mentan Minta Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Diperketat)
Sementara Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi meminta penyuluh untuk terus mendampingi petani menyiapkan e-RDKK. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah akurasi data, kecepatan data, dan dikirim tepat waktu.
“Itu menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pupuk subsidi. Paling penting adalah akurasi lahan, karena inilah sebenarnya yang menentukan alokasi pupuk nasional kita,” tegas Dedi.
Dia menambahkan, selain dampingi petani menyusun e-RDKK, penyuluh juga harus memastikan agar petani mengaplikasikan PPK dengan benar. Yaitu sesuai dengan konsep pemupukan berimbang, yang pada prinsipnya, pemberian sejumlah PPK sesuai kebutuhan tanaman dan tingkat kesuburan tanah.
“Pemupukan berimbang ditujukan agar keseimbangan hara di dalam tanah favorable atau kondusif untuk pertumbuhan tanaman,” kata Dedi Nursyamsi.
(Baca juga:Tenang! Wamentan Bilang Stok Pupuk Bersubsidi Aman)
Dedi juga meminta penyuluh menyampaikan ke petani jika stok pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Tahun lalu, usulan RDKK sebesar 24 juta ton pupuk subsidi untuk berbagai komoditas, tapi ternyata pemerintah hanya mampu mengalokasikan 9 juta ton.
Dedi menyampaikan, kemampuan pabrik pupuk dalam negeri hanya sekitar 13 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebagian diekspor, digunakan di dalam negeri dalam bentuk nonsubsidi, sebagian lagi untuk pupuk subsidi.
“Memang kemampuan pabrik kita memproduksi saat ini memang segitu. Dari 13 juta ton, 9 juta ton untuk pupuk subsidi, sebagian kecil, mungkin sekitar 3 juta ton untuk nonsubsidi, dan 1 juta ton untuk ekspor,” kata Dedi.
Karena itu, Dedi menegaskan pentingnya akurasi data dan diharapkan dapat mendukung program-program Kementan. “Data petani dan lahan itu mestinya tidak banyak berubah paling juga sedikit. Jadi, para penyuluh silakan gunakan data lama tinggal cocokkan di lapangan.
Sementara Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi meminta penyuluh untuk terus mendampingi petani menyiapkan e-RDKK. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah akurasi data, kecepatan data, dan dikirim tepat waktu.
“Itu menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pupuk subsidi. Paling penting adalah akurasi lahan, karena inilah sebenarnya yang menentukan alokasi pupuk nasional kita,” tegas Dedi.
Dia menambahkan, selain dampingi petani menyusun e-RDKK, penyuluh juga harus memastikan agar petani mengaplikasikan PPK dengan benar. Yaitu sesuai dengan konsep pemupukan berimbang, yang pada prinsipnya, pemberian sejumlah PPK sesuai kebutuhan tanaman dan tingkat kesuburan tanah.
“Pemupukan berimbang ditujukan agar keseimbangan hara di dalam tanah favorable atau kondusif untuk pertumbuhan tanaman,” kata Dedi Nursyamsi.
(Baca juga:Tenang! Wamentan Bilang Stok Pupuk Bersubsidi Aman)
Dedi juga meminta penyuluh menyampaikan ke petani jika stok pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Tahun lalu, usulan RDKK sebesar 24 juta ton pupuk subsidi untuk berbagai komoditas, tapi ternyata pemerintah hanya mampu mengalokasikan 9 juta ton.
Dedi menyampaikan, kemampuan pabrik pupuk dalam negeri hanya sekitar 13 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebagian diekspor, digunakan di dalam negeri dalam bentuk nonsubsidi, sebagian lagi untuk pupuk subsidi.
“Memang kemampuan pabrik kita memproduksi saat ini memang segitu. Dari 13 juta ton, 9 juta ton untuk pupuk subsidi, sebagian kecil, mungkin sekitar 3 juta ton untuk nonsubsidi, dan 1 juta ton untuk ekspor,” kata Dedi.
Karena itu, Dedi menegaskan pentingnya akurasi data dan diharapkan dapat mendukung program-program Kementan. “Data petani dan lahan itu mestinya tidak banyak berubah paling juga sedikit. Jadi, para penyuluh silakan gunakan data lama tinggal cocokkan di lapangan.
Explore More