UU Cipta Kerja Kunci Pemulihan Ekonomi, Guru Besar Undip: Bisa Diperbaiki
Minggu, 28 November 2021 - 21:29 WIB
loading...
A
A
A
Pada kesempatan yang sama, ia turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka 2 tahun.
Sugiyanto menyebut, bahwa tujuan dari UU Cipta Kerja ini baik untuk meningkatan perekonomian Indonesia melalui penyederhanaan hambatan-hambatan diharapkan dapat segera diperbaiki sebelum jangka waktu tersebut.
"Jadi saya berharap pemerintah segera memperbaiki putusan MK tersebut karena masih bisa diperbaiki dan selanjutnya segera diimplementasikan agar kita bersama-sama menuju endemi. Kalau bisa 1 tahun permasalahan ini selesai," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU Nomor 11 tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keputusan MK.
“Putusan MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Kamis (25/11/2021).
Sugiyanto menyebut, bahwa tujuan dari UU Cipta Kerja ini baik untuk meningkatan perekonomian Indonesia melalui penyederhanaan hambatan-hambatan diharapkan dapat segera diperbaiki sebelum jangka waktu tersebut.
"Jadi saya berharap pemerintah segera memperbaiki putusan MK tersebut karena masih bisa diperbaiki dan selanjutnya segera diimplementasikan agar kita bersama-sama menuju endemi. Kalau bisa 1 tahun permasalahan ini selesai," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU Nomor 11 tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keputusan MK.
“Putusan MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Kamis (25/11/2021).
Lihat Juga :
