Ringankan Beban Pemerintah, BI Borong Surat Utang Rp58 Triliun

Kendati demikian, pemerintah memastikan tetap mengelola utang secara hati-hati dan terukur, serta memperhatikan debt affordability untuk menjaga kesinambungan fiskal.

"Selanjutnya, penerbitan SUN atau sukuk dalam skema SKB III akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pembiayaan anggaran penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka pandemi Covid-19," kata DJPPR.

Melalui kerja sama SKB III ini, memungkinkan bank sentral ikut membiayai APBN dengan memborong surat utang pemerintah. Sesuai kerja sama tersebut, BI rencananya memborong surat utang pemerintah senilai Rp 215 triliun untuk tahun ini dan Rp 224 triliun dalam APBN tahun depan.

Kerjasama pembelian surat utang oleh Bank Indonesia akan dilakukan dalam dua skema. Pertama, jumlah pembelian sebesar Rp 58 triliun untuk tahun ini dan Rp 40 triliun pada tahun depan dilakukan dengan burden sharing atau berbagi beban.



Dalam skema ini tingkat suku ditanggung oleh Bank Indonesia, dengan kata lain pemerintah tidak akan membayar bunga utang. Kedua, jumlah pembelian sebesar Rp 157 triliun pada tahun ini dan Rp 184 triliun tahun depan. Namun, tingkat suku bunga akan ditanggung pemerintah.

Seperti diketahui, sejak awal November, pemerintah telah mengumumkan berhenti untuk menerbitkan surat utang untuk pembiayaan tahun 2021.

Kebijakan ini dilakukan karena pembiayaan untuk APBN 2021 dinilai sudah mencukupi, terutama berkat adanya SKB III dengan BI yang baru dimulai November dan Desember ini. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan anggaran yang ada di Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk membiayai berbagai kebutuhan.