Menko Airlangga Apresiasi TNI dan Polri dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dedikasi TNI dan Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah. FOTO/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini terkendali dan berdampak terhadap perekonomian yang semakin membaik. Hal ini tidak terlepas dari kerja bersama yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dedikasi TNI dan Polri yang selama ini turut aktif dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Peran TNI dan Polri nyata dalam berbagai upaya mulai dari pemberlakukan PPKM, pendisiplinan protokol kesehatan, hingga akselerasi vaksinasi dan penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
"Saya berterima kasih atas dedikasi terbaik yang telah diberikan Polri dalam penanganan Covid-19. Kita bekerja bersama dan bekerja keras selama hampir 2 tahun ini," kata Menko Airlangga ketika memberikan pembekalan dalam Apel Kasatwil Polri Tahun 2021 di Bali, Jumat (3/12/2021).
Terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari akselerasi vaksinasi yang dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri. Selanjutnya, efektifitas upaya pengendalian pandemi juga sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Terlebih, demi mendukung daya beli masyrakat, Pemerintah mencetuskan program BT-PKLW dan Menko Airlangga mengatakan bahwa program BT-PKLW telah terealisasi 100% atas bantuan TNI dan Polri. Meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali, Menko Airlangga berpesan bahwa ada varian baru dari Covid-19. Untuk itu, strategi penanganan hulu (pencegahan) dan hilir (penanganan) secara sistematis perlu untuk terus diperkuat, terutama di sisi hulu, agar varian
baru ini tidak sampai masuk dan menyebar di Indonesia. Koordinasi dengan perangkat desa/RT/RW dan satgas Covid-19 di daerah masing-masing juga harus terus ditingkatkan.
Dalam rangka pembatasan mobilitas pada Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang, Menko Airlangga mengatakan bahwa peran TNI dan Polri sangatlah penting. "Pembatasan tetap dilakukan dengan cara yang terukur dan memperhatikan kegiatan ekonomi masih tetap bisa berjalan," kata Menko Airlangga.
Begitu juga dalam Presidensi G20 Indonesia, Menko Airlangga mengharapkan peran TNI dan Polri mendukung penyelenggaraan tersebut, apalagi Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang membawa kepentingan negara-negara berkembang lainnya dalam forum tersebut. Manfaat dari Presidensi G20 Indonesia begitu besar yaitu meningkatkan konsumsi domestik sebesar Rp1,7 triliun, menambah PDB Nasional Rp7,4 triliun, melibatkan 33 ribu UMKM, dan penambahan penyerapan tenaga kerja serta manfaat ekonomi lebih dari 1,5 sampai 2 kali lipat dibanding acara Annual Meeting IMF-World Bank pada 2018.
"Bantuan pengamanan dari TNI dan Polri pada Presidensi G20 sangat krusial guna memastikan kelancaran acara dan menunjukkan kesuksesan Indonesia pada dunia," pungkas Menko Airlngga.
Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak terjadi. Hal ini dilakukan, agar masyarakat tidak menjadi korban penawaran pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dedikasi TNI dan Polri yang selama ini turut aktif dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Peran TNI dan Polri nyata dalam berbagai upaya mulai dari pemberlakukan PPKM, pendisiplinan protokol kesehatan, hingga akselerasi vaksinasi dan penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
"Saya berterima kasih atas dedikasi terbaik yang telah diberikan Polri dalam penanganan Covid-19. Kita bekerja bersama dan bekerja keras selama hampir 2 tahun ini," kata Menko Airlangga ketika memberikan pembekalan dalam Apel Kasatwil Polri Tahun 2021 di Bali, Jumat (3/12/2021).
Terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari akselerasi vaksinasi yang dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri. Selanjutnya, efektifitas upaya pengendalian pandemi juga sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Terlebih, demi mendukung daya beli masyrakat, Pemerintah mencetuskan program BT-PKLW dan Menko Airlangga mengatakan bahwa program BT-PKLW telah terealisasi 100% atas bantuan TNI dan Polri. Meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali, Menko Airlangga berpesan bahwa ada varian baru dari Covid-19. Untuk itu, strategi penanganan hulu (pencegahan) dan hilir (penanganan) secara sistematis perlu untuk terus diperkuat, terutama di sisi hulu, agar varian
baru ini tidak sampai masuk dan menyebar di Indonesia. Koordinasi dengan perangkat desa/RT/RW dan satgas Covid-19 di daerah masing-masing juga harus terus ditingkatkan.
Dalam rangka pembatasan mobilitas pada Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang, Menko Airlangga mengatakan bahwa peran TNI dan Polri sangatlah penting. "Pembatasan tetap dilakukan dengan cara yang terukur dan memperhatikan kegiatan ekonomi masih tetap bisa berjalan," kata Menko Airlangga.
Begitu juga dalam Presidensi G20 Indonesia, Menko Airlangga mengharapkan peran TNI dan Polri mendukung penyelenggaraan tersebut, apalagi Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang membawa kepentingan negara-negara berkembang lainnya dalam forum tersebut. Manfaat dari Presidensi G20 Indonesia begitu besar yaitu meningkatkan konsumsi domestik sebesar Rp1,7 triliun, menambah PDB Nasional Rp7,4 triliun, melibatkan 33 ribu UMKM, dan penambahan penyerapan tenaga kerja serta manfaat ekonomi lebih dari 1,5 sampai 2 kali lipat dibanding acara Annual Meeting IMF-World Bank pada 2018.
"Bantuan pengamanan dari TNI dan Polri pada Presidensi G20 sangat krusial guna memastikan kelancaran acara dan menunjukkan kesuksesan Indonesia pada dunia," pungkas Menko Airlngga.
Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak terjadi. Hal ini dilakukan, agar masyarakat tidak menjadi korban penawaran pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.
(nng)
Lihat Juga :
